Komnas HAM : Polisi Langgar Protap Dalam Tragedi Berdarah di Bima
Dari video yang dirilis Komnas HAM terlihat masyarakat sangat kooperatif. Tapi polisi tetap juga memukuli warga. Ada juga gambar anak belasan tahun yang dibawa ke pinggir pantai dan ditendangi petugas kepolisian. Terlihat juga polisi menembak warga dari jarak jauh. Dalam rekaman video itu pihak kepolisian juga terlihat mengumpulkan selongsong peluru, seperti hendak menghilangkan barang bukti.

Jakarta, Seruu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam laporannya di Jakarta, Selasa (3/1) hari ini, menyebutkan jumlah korban tewas dalam insiden pembubaran paksa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, ada tiga orang. Sebelumnya pihak kepolisian mengumumkan hanya ada dua korban tewas dalam insiden berdarah tersebut.

 Komnas HAM juga menyatakan, kepolisian tidak mengikuti prosedur tetap (protap) yang seharusnya. Ada empat protap yang dilewati kepolisian. Pertama, tidak ada pengendalian massa dengan tangan kosong lunak, pengendalian massa dengan tangan kosong keras, penggunaan senjata tumpul dan penggunaan senjata kimia seperti pakai air cabai. Polisi justru langsung menggunakan senjata tajam.

Dari video yang dirilis Komnas HAM terlihat masyarakat sangat kooperatif. Tapi polisi tetap juga memukuli warga. Ada juga gambar anak belasan tahun yang dibawa ke pinggir pantai dan ditendangi petugas kepolisian. Terlihat juga polisi menembak warga dari jarak jauh. Dalam rekaman video itu pihak kepolisian juga terlihat mengumpulkan selongsong peluru, seperti hendak menghilangkan barang bukti.

Korban tewas adalah Arief Rahman (18 tahun) dan Syaiful (17). Keduanya ditemukan tewas 600 meter dari Pelabuhan Sape. Korban Syaiful justru tewas saat hendak menyelamatkan rekannya Arief Rahman. Satu lagi korban tewas adalah Syarifuddin (46). Sementara seorang lagi, Nasrullah (30) dinyatakan masih hilang.

Komnas HAM juga akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk merekomendasikan pencabutan SK 188 tentang eksplorasi emas di Bima yang menjadi pemicu masalah. Bupati Bima baru akan mencabut SK tersebut jika ada persetujuan dari Menteri ESDM. "Undangan untuk Menteri ESDM besok akan kita kirimkan kepada," lanjut anggota Komnas HAM, Ridha Saleh.

Komnas HAM mendesak Polri untuk segera melakukan pemulihan, tidak melakukan sweeping, intimidasi, maupun penangkapan. "Kami juga minta polisi meminimalisir tersangka dan melakukan pendekatan persuasif," kata Ridha.

Untuk Pemerintah Kabupaten Bima, Komnas HAM meminta segera membiayai korban-korban luka yang masih dirawat, dan utamanya mencabut SK tersebut. "Kalau tidak, ketegangan masih akan terjadi di sana," ungkap Ridha Saleh.

Bagi para korban luka, Komnas HAM meminta seluruh korban segera merujuk ke rumah sakit. Salah satu korban tertembak, Ismail, kini juga dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Bima. "Ismail itu sudah angkat tangan, namun saat berbalik ditembak dua kali di bagian dada, satu di pinggang dan satu lagi di tangan."

Dari 52 anggota dan dua perwira polisi yang bertugas saat insiden pembubaran paksa, lima di antaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka. [nurholis]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU