Bertemu Denny Indrayana, KontraS Dan Korban Pelanggaran HAM Minta Pemerintah Serius Tangani Isu-Isu HAM
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan perwakilan korban pelanggaran HAM masa lalu, seperti tragedi Tanjung Priok dan Peristiwa '65, mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
Kami berharap Menteri Hukum dan HAM dapat menjadikan masukan tentang isu-isu prioritas HAM ini untuk menjadi perhatian dalam menjalankan tugas

Jakarta, Seruu.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan perwakilan korban pelanggaran HAM masa lalu, seperti tragedi Tanjung Priok dan Peristiwa '65, mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (04/01/2012).
 

Maksud kedatangan mereka adalah untuk memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan HAM, terkait dengan isu-isu prioritas tentang hak asasi manusia yang menjadi perhatian Kemenkumham dalam sisa waktu pemerintahan SBY-Boediono.

"Kami berharap Menteri Hukum dan HAM dapat menjadikan masukan tentang isu-isu prioritas HAM ini untuk menjadi perhatian dalam menjalankan tugas," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar.

Diketahui, beberapa isu yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan diantaranya adalah penyelesaian peristiwa pelanggaran berat HAM di masa lalu, seperti kasus tragedi Mei (1998), penghilangan orang secara paksa (1997-1998),  Talangsari (1998) dan tragedi Tanjung Priok (1984).

Selain itu, mereka juga mendesak agar pemerintah meratifikasi konvensi untuk penghilangan orang secara paksa.

"Yang terpenting dengan adanya konvensi ini adalah ada suatu definisi khusus mengenai penghilangan paksa," ungkapnya.

Selanjutnya, mereka juga meminta agar kriminalisasi tindakan penyiksaan dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Sebab, akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan yang dilakukan aparat kemanan terhadap masyarakat sipil, namun sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya sebatas pelanggaran yang menyangkut kode etik dan profesi.

"Kondisi diatas adalah disebabkan oleh adanya permasalahan masih kosongnya aturan hukum yang mengkukum tindak penyiksaan sebagai sebuah kejahatan," terangnya.

Mereka juga mendesak kepada pemerintah agar melakukan pemenuhan hak tahanan dan narapidana politik di Papua dan Maluku. Sebab, saat ini masih narapidana politik yang tidak mendapatkan haknya.

"Kriminalisasi terhadap para tapol/napol ini semestinya tidak terjadi karena konstitusi RI menjamin hak atas kebebasan berkespresi," pungkasnya.

Diketahui, dalam pertemuan tersebut, pihak KontraS dan perwakilan korban pelanggaran HAM, diterima oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. [nurholis]

BAGIKAN
KOMENTAR SERUU