Denny Indrayana Berjanji Usut Perlakukan Diskriminatif Terhadap Tapol di Nabire
Denny Indrayana (Tengah) saat menerima perwakilan korban pelanggaran HAM yang didampingi oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), di Gedung Kemenkumham
Saya sedang menghubungi Kakanwil. Nabire dan Kalapas Nabire. Yang pasti itu tidak harus terjadi

Jakarta, Seruu.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berjanji akan menindaklanjuti laporan salah seorang warga Nabire, Papua yang menyebutkan adanya perlakukan diskriminatif terhadap tahanan politik (tapol) yang dilakukan oleh Kalapas daerah tersebut.

Menurut Denny, hal itu seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab, semua tahanan memliki hak yang sama, termasuk untuk mendapatkan kesehatan.

"Saya sedang menghubungi Kakanwil. Nabire dan Kalapas Nabire. Yang pasti itu tidak harus terjadi, " kata Denny, saat menerima perwakilan korban pelanggaran HAM yang didampingi oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), di Gedung Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (04/01/2012)

Denny juga mengatakan, pemerintah akan mengusahakan biaya pengobatan Tapol yang sakit tersebut, sehingga pihak keluarga tidak repot-repot untuk mencari bantaun dana.

"Kalau anggaran pemerintah bisa lah, saya tidak habis pikir kalau alasannya adalah dana. Banyak program pemerintah untuk dialokasikan," tandasnya.

Seperti yang diketahui, Seorang warga asal Nabire, Papua mengungkap adanya perlakukan diskriminatif terhadap tahanan politik (Tapol) yang dilakukan oleh Kepala Lapas (Kalapas) di wilayah setempat

Dia mengatakan, di Lapas Nabire, ada salah seorang Tapol yang bernama Kiamanus Wenda yang menderita penyakit tumor, namun Kalapas selalu menyebut bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat. Padahal, hasil rekomendasi RSUD Nabire menyatakan Kiamnus harus segera dioperasi.

"Hasil rujukan dokter spesialis bedas Kiamanus harus dirujuk ke Jayapura untuk dioperasi," ungkap Marthen Goo, salah seorang warga Nabire yang ikut mengadukan persoalan tersebut, bersama KontraS dan korban pelanggaran HAM lainnya kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. [nurholis]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU