SeruuMart - Digital Marketplaces
             Senin, 26 Juni 2017
Tags Popular
Kemenkeu : Pemerintah Telah Jalankan Program Pro Rakyat Dalam APBN 2011
Pemandangan di sebuah jembatan di Ibukota

Jakarta, Seruu.com - Pemerintah mengklaim telah melaksanakan sejumlah program pro-rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan program prioritas untuk peningkatan kesejahteraan rakyat selama tahun 2012.

Keterangan tertulis Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, APBN 2012 mengalokasikan dana bantuan sosial sebesar Rp47,8 triliun atau 0,6 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Alokasi anggaran bantuan sosial tahun 2012 itu terdiri (1) atas alokasi bantuan sosial yang disalurkan melalui berbagai kementerian/lembaga sebesar Rp43,8 triliun, dan (2) alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam sebesar Rp4,0 triliun.

Anggaran bantuan sosial yang disalurkan melalui berbagai kementerian/lembaga selama 2012 itu antara lain diperuntukkan bagi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Kementerian Agama sebesar Rp4,1 triliun, beasiswa pendidikan untuk siswa dan mahasiswa miskin sebesar Rp5,4 triliun.

Selain itu, program upaya kesehatan masyarakat (pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas) dengan anggaran Rp1,0 triliun, program upaya kesehatan perorangan dan pelayanan persalinan (pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas III) dengan anggaran Rp6,3 triliun.

Program lainnya peningkatan keberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan anggaran Rp10 triliun, dan program keluarga harapan (PKH) atau bantuan tunai bersyarat dengan alokasi anggaran Rp1,9 triliun.

Pemerintah akan terus melakukan harmonisasi antar program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor ke dalam wadah PNPM Mandiri.

Hal ini untuk menjaga keberlanjutan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2012, alokasi anggaran dan cakupan PNPM akan ditingkatkan dan diperluas ke beberapa kecamatan di perkotaan dan pedesaan.

Penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat terus dilakukan antara lain melalui PNPM Perdesaan (Program Pengembangan Kecamatan) yang mencakup pemberdayaan di 5.100 kecamatan, dengan alokasi anggaran Rp8,5 triliun.

Selain itu PNPM Perkotaan (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) yang mencakup 10.923 kelurahan dengan alokasi anggaran Rp1,5 triliun. Juga PNPM Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp42,5 miliar.

Berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Sasaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2012 adalah penurunan tingkat kemiskinan absolut serta perbaikan distribusi pendapatan dan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ditempuh pemerintah dilakukan melalui jalur mekanisme ekonomi dan fasilitas bantuan pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme ekonomi dilakukan dengan membuat kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

Kebijakan ini sangat terkait dengan kebijakan ekonomi makro yang disusun dalam rangka percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan penanggulangan kemiskinan melalui fasilitas bantuan pemerintah dilakukan melalui kegiatan keberpihakan yaitu melalui peningkatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan 2012 diperkirakan menurun pada kisaran 10,5 hingga 11,5 persen melalui berbagai program tersebut.

Penyerahan DIPA

Sementara itu penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang biasanya dilakukan pada awal tahun, pada tahun 2012 dilakukan lebih cepat yaitu pada 20 Desember 2011.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan DIPA tahun anggaran 2012 kepada para perwakilan kementerian/lembaga dan semua gubernur di Istana Negara.

Menurut keterangan tertulis Kemenkeu, percepatan penyerahan DIPA itu bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran terutama pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan "impact" lebih luas kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
[ndis]

BAGIKAN
KOMENTAR SERUU