Timsel Anggota KPU dan Bawaslu Siap Tindaklanjuti Putusan MK

Jakarta, Seruu.com - Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 81/PUU-IX/2011 terkait judicial review UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

"Apa pun putusan MK akan kita tindak lanjuti. Putusan MK itu final dan mengikat," kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi sekaligus Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu, Rabu (4/1) kemarin.

Timsel mengaku memang berharap agar putusan MK terhadap judicial review UU Nomor 15 Tahun 2011 keluar sebelum ditutupnya masa pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu 6 Januari 2012. Hingga kemarin sebanyak 222 orang pendaftar yang mengambil formulir menjadi calon anggota anggota KPU. "Sedangkan, Bawaslu sebanyak 94 orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran. Hingga kemarin belum ada orang parpol yang mendaftar," terang Gamawan Fauzi.

Lebih lanjut Menteri Dalam Negeri ini mengungkapkan bahwa Timsel telah mengeluarkan peraturan kode etik internal. Dalam kode etik itu, Mendagri bersama Menteri Hukum dan HAM telah bersepakat tidak akan menggunakan hak suaranya dalam pengambilan keputusan. Khususnya yang terkait penentuan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang akan diusulkan ke DPR nantinya.

"Kami sudah tanda tangani kode etik di mana Mendagri dan Menkumham tidak akan menggunakan hak suaranya dalam memutuskan nama-nama calon yang akan dipilih nantinya demi kemandirian Timsel," katanya.

Sementara itu, pihak Aliansi Masyarakat Selamatkan Pemilu (Amankan Pemilu), selaku pemohon gugatan, menyambut baik putusan MK. Kuasa hukum Amankan Pemilu, Veri Junaedi mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (3/1). Menurutnya, hampir semua tuntutan dan gugatan terhadap UU Penyelenggara Pemilu yang diajukan ke MK, dikabulkan.

"Pertama yang dikabulkan adalah syarat menjadi anggota KPU minimal harus mengundurkan diri sebagai anggota pengurus parpol 5 tahun sebelum mendaftar," kata Veri.

Lainnya yang dikabulkan adalah tentang persyaratan menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu, yaitu syarat pendaftaran juga sama seperti menjadi anggota KPU. Artinya dengan begitu, mahkamah kembali meneguhkan keharusan bahwa penyelenggara pemilu itu harus mandiri dan independen.

"Ketentuan itu juga berlaku untuk anggota Bawaslu. Selain itu, untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, keanggotaanya berasal satu orang dari KPU, satu orang Bawaslu dan lima orang dari unsur masyarakat. Tidak ada lagi unsur partai," katanya.

Ia sangat berterima kasih pada majelis hakim MK yang memutus gugatan Amankan Pemilu. Dengan putusan itu, maka harapan penyelenggara pemilu tetap mandiri bisa terjamin. "Yang jelas putusan MK tadi merupakan kemenangan awal kemandirian penyelenggara pemilu karena hampir semua dikabulkan, " kata Veri.

Seperti diketahui, majelis hakim MK yang diketuai Mahfud MD, dalam sidangnya Rabu (4/1), memutuskan untuk mengabulkan hampir semua gugatan yang diajukan beberapa LSM dan perseorangan yang tergabung dalam Amankan Pemilu. Dalam putusannya, MK membatalkan ketentuan UU Penyelenggara Pemilu hasil revisi yang membolehkan orang partai mendaftar menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu dengan syarat mengundurkan diri sebelum mendaftar.

Dengan putusan itu, persyaratan menjadi anggota penyelenggara pemilu dikembalikan ke yang lama, di mana untuk menjadi anggota KPU atau Bawaslu harus mengundurkan diri sekurangnya 5 tahun sebelum mendaftar. [jr]

BAGIKAN
KOMENTAR SERUU