Tahun Suram Bagi Jurnalis dan Kebebasan Pers

Seruu.com - Tahun 2011 ternyata masih merupakan tahun kelam bagi jurnalis. Dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sepanjang tahun 2011, terjadi 49 kasus kekerasan secara fisik dan non-fisik terhadap wartawan.

 

Sementara laporan  LBH Pers lebih mencengangkan lagi,  tercatat hampir 100 kasus kekerasan. Selain  masih ada persoalan yang  menggantung hingga tahun 2011 berakhir,  yaitu  masalah kesejahteraan.  Yang tak kurang penting adalah nasib independensi pers, menyusul dikuasainya media oleh segelintir pemodal, dan yang memprihatinkan pemilik modal tak jarang mengintervensi kebijakan redaksi.   
 
Soal ancaman kekerasan yang masih membayangi jurnalis, kemudian soal intervensi pemilik media, termasuk aspek kesejahteraan jurnalis inilah, yang menjadi tema perbincangan program Pilar Demokrasi, yang diselenggarakan KBR68H. Perbincangan kali ini mengundang dua narasumber, masing-masing adalahWahyu Dhyatmika (Ketua AJI Jakarta), dan Deddi Akhmad (Kepala Divisi Non-Litigasi LBH Pers)
 
Dalam pandangan Wahyu Dhyatmika, tahun 2011 harus diakui sebagai tahun yang kurang menggembirakanbagi wartawan, khususnya bila dikaitkan dengan semangat kebebasan.  Wahyu melihat ada tren yang menonjol, yaitu tindak kekerasan terhadap wartawan oleh narasumber, yang umumnya kurang puas terhadap isi pemberitaan dimaksud.

Tren kedua yang juga menonjol,  masih lemahnya perjuangan serikat pekerja di media. Artinya tidak banyak media yang mulai membangun serikat pekerja, apalagi masuk ke tahap berikut, yaitu membuat kesepakatan (kontrak) dengan pihak manajemen.  

Mengapa ini penting, karena dengan adanya serikat, dengan adanya kontrak bersama antara serikat wartawan dengan pemilik, maka soal prinsipil yang diperjuangkan selama ini, seperti independensi ruang redaksi, juga kekhawatiran publik bahwa ruang redaksidiintervensi pemilik, bisa diminimalisir.

Kemudian dalam catatan Deddi Akhmad, sepanjang tahun 2011,  terjadi 96 kasus kekerasan  yang sifatnya non-fisik dan fisik. Dari  96 kasus kekerasan tersebut, ironisnya, pelakunya yang paling dominan adalahaparat pemerintah,   yang seharusnya lebih memahami dalam proses pengawalan UU Pers, khususnya menjaga prinsip kebebasan pers. Aparat yang dimaksud Deddi terutama adalah polisi dan TNI.

Wahyu melihat, bahwa salah satu akar persoalan karena wartawan sendiri kurang paham kode etik, kemudian profesionalisme sebagai jurnalis juga ala kadarnya, terlebih tidak adanya serikat di media mereka bekerja. Kompetensi jurnalis adalah yang utama,  karena media adalah penyampai pesan,  bertugas memfilter informasi.

Ketika publik tidak  lagi sepenuhnya percaya pada independensi,  keberimbangan dari sebuah media, maka publik akan mencari informasi dari mana? Wahyu mengkhawatirkan, yang kemudian munculadalah belantara rumor, serbuan gosip, isu yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Informasi menjadi bias, yang tidak bisa diverifikasi dan  dicek,  kemudian disebarkan sebagai informasi yang seolah-olah sahih.

Untuk masa yang akan datang, Deddi Akhmad memberikan dua catatan atau harapan.  Pertama,  perlunya sekali lagi sosialisasi tentang UU  Pers di tingkat aparat, baik polisi, jaksa, hakim dan yang lainnya, supaya jangan terjadi lagi pencampuradukan antara sengketa pers dengan sengketa pidana biasa. Karena aparat selama ini acapkali  mencampuradukkan  sengketa pers dengan pidana murni.

Kedua, bagi jurnalis masih diperlukan juga sosialisasi UU Pers dan kode etik jurnalistik. Dua pegangan ini sebagai rambu-rambu supaya jurnalis jangan asal tulis. Kasus asal tulis inilah, yang kemudian menjadi pemicu  tindakan kekerasan dari narasumber atau orang yang merasa dirugikan,  sementara narasumber umumnya tidak paham akan hak jawab. [KBR68H]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU