Komisi III DPR : Kapolres Bima dan Kapolda NTB Layak Dicopot

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani, menilai aksi yang dilakukan oleh warga Pulau Padang dan Bima yang hampir sebulan menginap di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta wajar saja.

"Ini cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Saya menganggap mereka murni memperjuangkan haknya," kata Yani, kepada wartawan saat menemui warga Pulau Padang dan Bima di depan Gedung DPR, Jumat (6/1).

"Ini (DPR) rumah rakyat yang harus dibuka. DPR harus tahu persoalan rakyatnya," tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), itu.

Masalah yang dihadapi warga, kata dia, adalah soal legalitas perizinan dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya hal itu akan ditanyakan DPR kepada pihak terkait. Terkait kasus rusuh warga dan polisi di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, Yani menegaskan bahwa Kapolresta Bima dan Kapolda NTB harus dicopot.

"Kita pertanyakan mengapa Brimob harus diturunkan saat situasi kondusif. Kapolresta dan Kapolda menurut saya harus diganti. Kenapa lakukan aba-aba bersamaan, kita sudah pegang dokumen," katanya.

Dia juga sudah menegaskan kepada Komnasa HAM untuk meningkatkan investigasi ke penyidikan. Yani heran, melihat penegakan hukum di negeri ini. "Hukum memilukan. Tidak memihak kepada masyarakat yang miskin tidak mempunyai akses politik dan finansial," heran Yani. [ms]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU