Insiden Pesawat Papua Nugini, Tindakan TNI AU Sesuai Prosedur

Jakarta, Seruu.com - Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa intersepsi yang dilakukan oleh pesawat TNI AU terhadap pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, Belden Namah yang melintasi wilayah Negara Indonesia pada 29 November 2011, sesuai dengan prosedur dan tidak pernah membahayakan pesawat dimaksud, pesawat Falcon 900 PNG P2AN

.

"Langkah-langkah yang dilakukan Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Udara untuk melakukan intersepsi terhadap pesawat dimaksud telah sesuai dengan prosedur  yang berlaku di Indonesia dan di negara-negara lain pada umumnya. Tindakan yang diambil oleh Komando Pertahanan  Udara Nasional (Kohanudnas) adalah melakukan identifikasi elektronik dengan radar dan identifikasi visual dengan cara intersepsi sesuai prosedur standar," rilis Kementerian Luar Negeri Indonesia Jumat (6/1).

Hal itu dilakukan Menurut Kemenlu karena terdapat perbedaan data antara "flight clearance" yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas.

Terkait peristiwa tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa telah memanggil Dubes Papua Nugini Jumat (6/1) di Jakarta, Peter Ilau untuk menyampaikan penjelasan mengenai masalah intersepsi yang disebabkan karena adanya permasalahan teknis dalam flight clearance pesawat itu.

"Duta Besar PNG di Indonesia menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang disampaikan Menlu RI dan akan meneruskan pesan tersebut kepada Pemerintahannya," katanya.

Kasus ini ternyata mencuat setelah Parlemen Papua Nugini, yang mendukung rencana PM Papua Nugini, hendak mengusir Dubes RI di Papua Nugini Andreas Sitepu. Pihak Papua Nugini menuduh dua pesawat TNI hendak menabrak pesawat yang ditumpangi oleh deputi PM Belden Namah.

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neil mengancam untuk mengusir Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, Andreas Sitepu. Hal ini terkait dengan insiden yang menurut mereka hampir tertabraknya pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, Hon. Belden Namah, MP dan pejabat-pejabat pemerintah senior yang baru kembali dari Malaysia oleh dua pesawat militer Indonesia.

"Saya menuntut penjelasan. Bila pihak kami tidak mendapatkan penjelasan dalam waktu 48 jam, seluruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Nugini akan hancur," ungkap Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah, seperti dikutip Radio Australia. [jf]

BAGIKAN
KOMENTAR SERUU