Politisi PPP : Impor Sapi Kebijakan Neolib
Sapi Lokal Hanya Marak Saat Idul Kurban

Jakarta,Seruu.com - Untuk meningkatkan kesejahteraan petani peternak sapi di dalam negeri, salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan melakukan penghentian impor sapi dari negara Tetangga. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI, Syaifullah Tamliha, S.Pi, MS (F-PPP) saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.  Bahkan ia menuding praktik impor Sapi merupakan bagian dari kebijakan neolib.

Sebagaimana diketahui sebagian besar impor sapi yang masuk ke Indonesia berasal dari Asutralia dan Selandia Baru. Terkait hal tersebut Syaifullah mengatakan, kalau pemerintah adil seharusnya impor sapi tidak hanya dari kedua negara tersebut.

“Seharusnya kita juga membuka keran impor dari India dan Brazil, karena harganya separuh sapi New Zealand dan Australia,” ungkapnya.

Memang sapi India dan Brazil diduga terjangkit penyakit kuku dan mulut, tetapi hal itu bisa diatasi dengan membuka sebuah pulau untuk menjadi karantina sapi sebelum dilepas ke pasar domestik.

Dia mengungkap, impor sapi hanya menguntungkan para pengusaha besar, bahkan merugikan peternak sapi lokal. “Yang meng-impor sapi itu termasuk golongan neolib/kapitalis yang membuat peternak tidak sejahtera,” tegasnya.   

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menambahkan, persoalan tingginya disparitas harga juga menjadi kendala. Harga daging sapi di tangan peternak hanya 20.000 kg, sementara di pasar mencapai 70-80.000 per kg. Ini terjadi karena pemerintah melakukan intervensi dengan memaksakan impor sapi atas rekomendasi Kementerian Pertanian dan izinnya dari Kementerian Perdagangan. “Jika ingin harga sapi lokal naik, segera lakukan stop impor sapi,” sarannya.

Lebih lanjut anggota DPR asal Kalimantan Selatan ini memaparkan, setiap tahun dilakukan sensus sapi secara nasional, yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Kementan. Kepala BPS mengumumkan pada tahun 2011 jumlah populasi sapi mencapai 14 juta ekor lebih. “Sebenarnya kita tidak perlu takut kekurangan sapi sehingga harus impor, lebih baik sapi lokal yang diberdayakan,” ujarnya.

Dia menambahkan, Komisi IV DPR dan Kementan sepakat memberikan insentif untuk sapi bunting umur 5 bulan sebesar 500 ribu rupiah. “Inilah yang membuat populasi sapi meledak dalam waktu relatif singkat,” imbuhnya.

Untuk mendorong populasi dan mensejahterakan peternak sapi lokal, pemerintah perlu terus mengembangkan program-program pemberdayaan seperti,  Kredit Usaha Pembibitan (KPU) untuk sapi, bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan lain-lain .

“Saat Australia menyetop ekpor sapinya ke Indonesia belum lama ini, secara perlahan harga sapi lokal meningkat. Dengan harga yang sapi terus meningkat, tentunya akan semakin merangsang peternak untuk terus mengembangkan hewan ternaknya,” ujarnya mengakhiri pembicaraan. [mus]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU