Nurul Arifin : MK Diskriminatif, Larang Anggota Parpol Jadi Penyelenggara Pemilu

Jakarta, Seruu.com - Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melarang anggota partai politik menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu terbukti dari keputusan MK yang membatalkan pasal 11 huruf I dan pasal 85 huruf I UU 15/2011. Keputusan itu ditentang Nurul Arifin, anggota Komisi II DPR dari Golkar.

"UU Penyelenggaraan Pemilu menyatakan Parpol tak boleh ikut. Itu didasari atas kekecewaan sebelumnya yang banyak membuat publik dan partai politik kecewa," kata Nurul di Gedung DPR Jakarta, Selasa (10/1) pagi.

Nurul menyebut hak tersebut naif. MK seolah memutus hak warga negara yang memiliki kedudukan sama untuk mendapat pekerjaan.

"MK menyatakan kalau KPU harus independen dan mandiri. Tapi, menurut tafsiran Forum Konstisusi, lembaganya harus mandiri dan independen. MK juga menterjemahkan anggota harus independen," tambahnya.

Karena itu Nurul merasa keputusan tersebut sangat diskriminatif. Sebab, Mahfud Md seperti lupa diri kalau ia sebelumnya berasal dari partai. [nur/ms]

BAGIKAN
KOMENTAR SERUU