Endin : Turut Pertahankan Miranda, Presiden, DPR dan MA Harus Bertanggungjawab Dalam Suap Cek Pelawat

Jakarta, Seruu.com - Terpidana kasus cek pelawat Endin AJ Soefihara menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mahkamah Agung, dan DPR RI yang mempertahankan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI).

"Sebenarnya buat Ibu Miranda, terlibat atau tidak dalam kasus TC (cek pelawat), seharusnya Presiden, MA dan DPR mengambil keputusan. Karena Miranda itu kan dipilih dan ditetapkan oleh DPR, pengangkatan sebagai Deputi gubernur Senior (DGS) diterbitkan oleh Presiden dengan Keppres," ujarnya usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Selasa (10/1/2012).

Sehingga menurutnya, ketiga lembaga tersebut seharusnya turut bertanggungjawab dalam kasus cek pelawat. Karena Presiden, Mahkamah Agung dan DPR sebetulnya bisa langsung mengambil sikap, yakni dengan membatalkan keterpilihan Miranda sebagai DGS BI.

Endin juga menyesalkan KPK yang hanya menghukum pemilih atau penerima cek pelawat, sementara pemberi atau orang yang terpilih bisa melenggang menikmati jabatannya. Ia tidak secara tegas menyinggung nama Miranda, namun sekali lagi menegaskan bahwa pemilihnya dalam kasus cek pelawat sudah dianggap bersalah dan yang memiliki jabatan malah menikmati.

Kasus suap DGS BI mencuat setelah Agus Condro memberikan pengakuan pada pertengahan tahun 2008 lalu. Mantan politisi PDI Perjuangan asal Batang Jawa Tengah ini mengaku menerima 10 lembar cek perjalanan senilai Rp500 juta usai memilih Miranda Goeltom.

KPK menindaklanjutinya setelah mendapatkan data tambahan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya aliran 400 cek usai Miranda Goeltom terpilih sebagai DGS BI. [nur/ms]
 

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU