Megawati : Konflik Marak, Negara Gagal Wujudkan Reformasi Agraria
Konflik terjadi karena itu tak pernah diperjelas. Pernahkah kita bicarakan berapa sih bahan tambang yang akan kita tambang? Kalau di atas lahan produktif, tapi di bawahnya ada emas, mana yang dipilih? Kalau saya jawab tegas, sekarang kita harus gunakan lahannya demi kepentingan pangan dulu,"

Jakarta, Seruu.com - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menilai berbagai konflik agraria yang menewaskan banyak petani serta rakyat kecil adalah wujud kegagalan reformasi agraria.  Menurut Megawati, sudah sejak awal dirinya mendorong agar negara  melaksanakan reformasi agraria yang terkait erat dengan pemanfaatan lahan pangan nasional.

Ia memaparkan hingga saat ini urung dilaksanakan dari reformasi agraria, adalah soal pemisahan lahan produktif pangan dengan lahan nonproduktif demi kepentingan lainnya.
 
Kuncinya, lanjut dia, tanah-tanah produktif tidak boleh diganggu gugat  serta harus menjadi lumbung pangan, sementara tanah-tanah tidak produktif  untuk lumbung pangan boleh dimanfaatkan.
 
"Konflik terjadi karena itu tak pernah diperjelas. Pernahkah kita  bicarakan berapa sih bahan tambang yang akan kita tambang? Kalau di atas  lahan produktif, tapi di bawahnya ada emas, mana yang dipilih? Kalau saya jawab tegas, sekarang kita harus gunakan lahannya demi kepentingan  pangan dulu," kata Megawati di Jakarta, Selasa (10/1).
 
Sementara realitas di lapangan berbeda dimana lahan produktif, yang  kebanyakan memiliki unsur hak adat atau ulayat, diperuntukkan untuk  kepentingan penambangan, kata Ketua Umum DPP PDIP tersebut.
 
Akhirnya, rakyat kecil memprotesnya karena mereka tak memiliki lahan produktif untuk ditanami kembali.
 
"Kalau sekarang rakyat menuntut, kita harus bicara sekarang. Rakyat mau  menanam di tanah mereka, tapi tak bisa. Ini kewajiban kita supaya jangan  terjadi eskalasi kekerasan dimana-mana," tukas Megawati.
 
Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya menilai agenda reformasi agraria sangat mendesdak dan harus menjadi prioritas  utama.
 
Dalam konteks itu, pemerintah dan DPR harus menegaskan kepastian hukum  serta regulasi tentang tata ruang, hak ulayat, maupun pemanfaatan lahan.
 
"Ini harus menjadi hal mendesak untuk dibereskan," kata Tjahjo.
 
Pada kesempatan itu, Tjahjo juga menegaskan pihaknya akan mendukung  secara penuh rencana aksi sejumlah kelompok masyarakat adat dan desa  dalam memperjuangkan hak mereka.
 
Rencana itu akan diwujudkan dalam aksi turun ke jalan secara serentak di seluruh Indonesia pada 12 Januari mendatang.  Sebelumnya, sejumlah anggota DPR juga sudah menyatakan niatnya untuk mengajukan pembentukan Pansus DPR untuk Konflik Agraria. [simon/ms]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU