Akhirnya Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamudin Divonis 4 Tahun Penjara dan Terbukti Lakukan Korupsi
Ibas, Andi Malarangeng dan Agusrin Najamudin (paling kanan)
Menurut majelis, atas sepengetahuan Agusrin, Kepala Dinas Pendapatan Provonsi Bengkulu Khaerudin telah membuka rekening tambahan untuk menampung dana bagi hasil PBB/BPHTB Provinsi Bengkulu, sehingga negara dirugikan lebih dari Rp20 miliar.

Jakarta, Seruu.com -  Mahkamah Agung (MA) melalui majelis kasasi telah memutus mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas Gubernur nonaktif Provinsi Bengkulu Agusrin M Najamudin. Agusrin dihukum selama empat tahun penjara. Ia juga diharuskan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara.

"Putusan telah dibacakan pada hari ini (Selasa 10/1)," kata Ketua Majelis Kasasi Artidjo Alkostar, saat dihubingi wartawan di Jakarta, Selasa (10/1).

Majelis Hakim yang menangani perkara Agusrin ini terdiri dari Hakim Agung Artidjo Alkostar, Hakim Agung Krisna Harahap dan Hakim Agung Abdul Latif. Agusrin dinyatakan bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut majelis, atas sepengetahuan Agusrin, Kepala Dinas Pendapatan Provonsi Bengkulu Khaerudin telah membuka rekening tambahan untuk menampung dana bagi hasil PBB/BPHTB Provinsi Bengkulu, sehingga negara dirugikan lebih dari Rp20 miliar.

"Tidak mungkin bawahannya membuka rekening tidak diketahui oleh atasannya," kata Artidjo.

Majelis kasasi juga berpendapat bahwa vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukan bebas murni, sehingga permohonan kasasi Jaksa dapat diterima.

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Hakim Syarifuddin telah memutus bebas Agusrin.

Sekadar diketahui, saat ini hakim Syarifuddin berada di tangan KPK. Diduga dia menerima sogokan Rp250 juta dari seorang kurator, Puguh Wirawan, terkait perkara kepailitan PT Skycamping Indonesia (SCI).

Oleh majelis hakim PN Jakpus, Agusrin yang merupakan salah satu petinggi Partai Demokrat Bengkulu dinyatakan tidak mengetahui pembukaan rekening tambahan yang dilakukan Khaerudin. Juga dinyatakan tanda tangan Agusrin juga dipalsukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provonsi Bengkulu.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut 4,5 tahun penjara. Agusrin dituduh memperkaya diri dengan membuat rekening baru di Bank Rakyat Indonesia di luar rekening resmi kas daerah.

JPU menilai Agusrin telah melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal primer) serta pasal 3 junto pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal sekunder). [ms]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU