Diskusi Rumah Perubahan : TPGF Hanya Alat Pencitraan

Jakarta, Seruu.com - Kekerasan saat ini ternyata sudah sedemikian sistematisnya terjadi di negeri Indonesia. Beberapa kasus menunjukan dengan gamblang bagaimana kekerasan itu bukan hanya terjadi secara situasional namun justru berulang dan berpola dimana rakyat selalu menjadi korban aparat negara yang berpihak pada penguasa dan uang. Dalam posisi tersebut TPGF yang dibentuk pemerintah cenderung dipandang sebagai alat pencitraan dibandingkan pencari kebenaran dan keadilan.

Demikian terungkap dalam diskusi rutin yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0 bertema “Kekerasan Negara di Daerah, antara Tanggung Jawab dan Retorika”, Selasa (10/01) yang menghadirkan Guru Besar Fakultas Psikologi UI Prof Hamdi Muluk, Direktur Setara Institut Hendardi, mantan Anggota DPR M Hatta Taliwang, dan aktivis rakyat Bima Muchlis Abdullah.

Menurut Hendardi, kekerasan di Bima dan Mesuji berakar pada konflik agraria dan pengusahaan sumber daya alam (SDA). Di dua daerah tersebut, sangat nyata adanya bukti-bukti terjadinya pelanggaran hak azasi manusia (HAM) karena hak-hak rakyat dirampas. Untuk itu, lanjut dia, seharusnya Komnas HAM sudah bisa bertindak tanpa diminta, bukannya menjadi subordinat TGPF. Bahkan pada kasus Bima, Komnas HAM malah menyamakan data-datanya dengan polisi.

“Kita harus segera mereformasi agraria, menghapus imunitas pelaku kekerasan, perbaiki kepolisian, dan putus mata rantai bisnis keamanan. Namun semua itu sangat tergantung kepada presiden. Pada kasus Freeport, Mesuji, dan Bima, SBY harus mengambil tindakan tegas,” ujar Hendardi.

Sementara, Ketua Komite Tetap Investasi Indonesia Bagian Tengah KADIN Indonesia Muhammad Solikin mengatakan, ada dua macam pengusaha. Yaitu pengusaha hitam dan pengusaha putih. Para pengusaha putih sulit eksis karena tidak mampu bersaing dengan pengusaha hitam berkroni dengan pejabat.

“Saat ini berusaha lebih sulit dibandingkan masa VOC. Indonesia sudah menjadi negara mafia yang penuh dengan kronisme, setoran kepada para pejabat, jenderal, polisi, dan jaksa. Sebetulnya kalau mau sejahtera gampang saja. Serahkan 30% SDA untuk rakyat, 20% untuk BUMN/BUMD, dan sisanya kepada investor besar. Kalau hal ini tidak bisa dilakukan dengan peraturan dan UU, mari kita lakukan secara paksa,” tukas Solikin yang juga Koordinator Indonesia Bermartabat.  [musashi]

 

 

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU