Dukungan Untuk Pembentukan Pansus Agraria Cukup, Massa di Depan DPR Bubar

Jakarta, Seruu.com - Perwakilan Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat dan inisiator Pansus Agraria, akhirnya berhasil mengumpulkan 34 tanda tangan yang dibutuhkan untuk menggolkan usulan dibentuknya Pansus tersebut.

Juru Bicara Sekber, Henry Saragih menyatakan bahwa dengan terpenuhinya kuota untuk pengajuan usulan Pansus Agraria maka  pihaknya hari ini akan membubarkan diri namun tetap akan kembali lagi bila Pansus tidak kunjung dibentuk.

"Kami berhasil mengumpulkan sekitar 34 tanda-tangan dari para wakil rakyat. Cuma dari Fraksi Partai Demokrat saja yang tidak ada tanda tangannya," terangnya, Kamis (12/1/2012) petang.

Dengan demikian maka Henry yang bersama -sama ribuan demonstran lainnya akhirnya membubarkan diri menyatakan akan memantau terus perkembangan pansus tersebut hingga seluruh tuntan mereka dapat terwujud.

Selain itu Polisi juga dikabarkan telah membebaskan Wawan, salah satu demonstran dari Serikat Petani Pasundan yang ditangkap aparat.

Hari ini ribuan massa petani, buruh , nelayan dan mahasiswa mendatangi Istana dan kemudian DPR untuk mendesak penuntasan kasus tanah dan penegakan hukum Agraria.

Berikut daftar tuntutan demonstran:

1. Menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas.
2. Laksanakan pembaharuan agraria sejati sesuai dengan konstitusi UUD 1945 dan UU Pokok Agraria tahun 1960.
3. Tarik TNI Polri dari konflik agraria, membebaskan para pejuang rakyat yang ditahan dalam melawan perampasan tanah.
4. Melakukan audit legal dan sosial ekonomi terhadap segala hak guna usaha perkebunan, hak guna bangunan dan lain-lain.
5. Membubarkan Perhutani dan memberikan hak yang lebih luas kepada rakyat, penduduk desa, masyarakat adat dalam mengelola hutan.
6. Pengelolaan sumber-sumber alam yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan mensegerakan UU Pokok Agraria, UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai amanat TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA.
7. Penegakan hak asasi petani dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan Hak Asasi petani dan RUU Kedaulatan Pangan sesuai tuntutan rakyat kami.
8. Penegakan hak masyarakat adat melalui pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak masyarakat adat.
9. Pemulihan hak dan wewenang desa dengan segera menyusun RUU desa yang bertujuan pemulihan hak dan wewenang desa atau nama lain yang sejenis dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan budaya.
10. Penegakan hak asasi buruh dengan menghentikan politik upah murah dan sistem kerja kontrak.
11. Penegakan hak asasi nelayan tradisional melalui perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional dengan mengesahkan RUU Perlindungan Nelayan.
12. Pencabutan sejumlah UU yang telah mengakibatkan perampasan tanah, yaitu UU Penanaman Modal, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Sumberdaya Air, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kepulauan Kecil, UU Minerba, UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.

"Perampasan tanah terjadi karena persekongkolan antara pemerintah, DPR dan korporasi. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengesahkan UU yang merugikan mereka," kata koordinator umum aksi, Agustina, di depan gedung DPR. [simon/cesar]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU