Situasi Memanas Menjelang Pemilukada Aceh

Seruu.com - Menjelang Pemilukada  Aceh situasi memanas. Sampai hari ini sejumlah aksi kekerasan merebak di Aceh, banyak pihak menganggap aksi kekerasan itu tidak bisa dipisahkan dari kekisruhan menjelang pemilukada, meskupun  pihak kepolisisan menganggap kasus ini murni kriminal.

 

Masalah bermula ketika DPR Aceh tidak menyetujui calon independen  ikut serta, tapi kemudian akhirnya calon independen boleh maju. Kini giliran Partai Aceh yang meminta peluang dibuka pendaftaran baru, padahal sebelumnya Partai Aceh bersikukuh tidak akan maju, bila calon independen diperkenankan maju.

Soal carut marut menjelang Pemilukada Aceh inilah yang menjadi tema perbincangan program Pilar Demokrasi, yang diselenggarakan KBR68H. Diskusi kali ini mengundang tiga narasumber, masing-masing adalah Abdullah Saleh (Wakil Ketua Fraksi Partai Aceh, DPR Aceh), Teuku Akmal (Komisi Pemilihan Independen Aceh, KIP Aceh), dan M Jafar (pengamat politik Aceh).

Menurut Jafar, pemilukada itu kewenangannya ada pada KPU dan KIP  Aceh. Bila ada partai yang ingin mendaftar, tentu KPU dan KIP yang memutuskan. Pemilukada sudah semakin dekat,  dengan dibuka pendaftaran kembali, apakah bisa tercapai target waktu tersebut. Masih ada tahapan yang harus dilakukan KIP, yaitu pengadaan logistik. Ini tahapan paling sulit dan butuh waktu  lama. “Jadi ini persoalan waktu yang sudah sangat mepet, bahkan tanpa membuka pendaftaran baru pun,” imbuh Jafar.

Sementara menurut Akmal, KIP Aceh adalah lembaga hierarki dari pusat (KPU), maka apapun keputusannyatidak bisa lepas dari supervisi KPU. Kalau KPU pusat mengatakan belum mendapat payung hokum, tentu KIP tidak bisa melakukan upaya di luar itu. Akmal menyampaikan, sampai hari ini KPU memberi petunjuk, belum ada celah hukum untuk membuka pendaftaran kembali.

Menurut Abdullah Saleh, Partai Aceh (PA) berusaha realistis,  bahwa diperkenankannya calon independenuntuk maju, harus diterima sebagai kenyataan politik. Di pihak lain, Saleh berpendapat, dibukanya kembali pendaftaran harus dilihat pula sebagai kenyataan politik, yang karena itu harus diakomodasi. Pada kesempatan itu pula, Abdullah menyampaikan figur cagub dan cawagub PA, bila dibuka pendaftaran kembali, yakni Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

Jafar kembali mengingatkan, tidak mungkin KIP Aceh melakukan penundaan, karena bisa digugat, terutama dari pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai calon. Sementara kalau KIP  terus melanjutkan, tidak bisa digugat, karena memang sesuai keputusan MK. Soal gangguan keamanan, menurut Jafar,  memang ada pihak-pihak yang menghubungkan dengan Pemilukada, namun belum bisa dipastikan apakah memang ada kaitan,  bisa saja ada karena isunya bersamaan.

Akmal menandaskan, jadwal disusun KIP sudah sangat sistematis dan sudah diperhitungkan, bahwa 16 Februari Pemilukada terlaksana. Soal tender pengadaan logistik, menurut Akmal, dalam waktu dekat ini diumumkan pemenangnya. “Sehingga proses untuk menyiapkan logistik pemilu itu sedang berjalan,  bilaterjadi pergeseran tentu akan berpengaruh pada dana,” tambah Akmal. [kbr68h]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU