Haris Rusly Motti: Pansus Agraria DPR Upaya Kanalisasi dan Memoderasi Perjuangan Petani Militan
Massa aksi dari berbagi elemen geruduk Gedung DPR/MPR menuntut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk penanganan masalah agraria

Jakarta, Seruu.com - Aktivis Petisi 28,' Haris Rusly Motti  mengatakan bahwa Pansus agraria yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah suatu upaya tindakan kanalisasi dan memoderasi perjuangan para petani yang militan di berbagai pelosok Nusantara.

Lebih lanjut, Haris menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada satupun Pansus DPR yang berhasil, contohnya saja hadirnya  Pansus Century, Pansus Mafia Pemilu, dan hasilnya bisa dibilang kurang berhasil.

"Terbentuknya Pansus Agraria, Akan menjadi mainan baru bagi para Anggota dewan yang terhormat untuk mendapatkan keuntungan dari para pengusaha, dan juga disampaing itu menjadi alat barganing untuk mendapatkan popularitas di pemilu 2014 nanti," kata Haris saat dihubungi Seruu.com, Jumat (13/1/2012).

Menurut Haris, Saat ini Rakyat Indonesia di berbagai pelosok telah menunjukan kesadaran tertinggi dan keberanian mempertahankan hak hidupnya. Mereka datangi dan duduki gedung DPR, pelabuhan, bandara, blokade jalan, untuk menuntut keadilan.

"Mereka berjuang mati-matian agar tak bernasib seperti Suku ABORIGIN dan Suku INDIAN yg diusir dan dimusnahkan di atas tanah-airnya sendiri. Sementara, ada pihak yang memohon Presiden SBY untuk membentuk Komisi Sengketa Agraria," tuturnya.

Seperti diketahui, Kamis (12/1/2012), kemarin  Sudah 34 anggota DPR telah menandatangani sebagai dukungan untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk penanganan masalah agraria.

Dalam surat pernyataan para anggota DPR, mereka menyatakan dukungan sikap dan usulan yang disampaikan kepada Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak yang merupakan gabungan dari 77 organisasi massa. Para anggota DPR menyetujui Pansus yang akan dibentuk dalam melaksanakan amanat UUD 1945 dan Tap MPR Nomor IX/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Tugas pokok Pansus itu nantinya akan memastikan seluruh kebijakan agraria berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Mereka akan memberikan rekomenndasi ke Sidang Paripurna DPR untuk mencabut undang-undang yang merugikan rakyat.

Selain itu, usulan dapat memberikan rekomendasi kepada DPR dan Presiden untuk mencabut izin usaha pertambangan kontrak karya, hak pengelolaan hutan alam dan tanaman serta Hak Guna Usaha Perkebunan. Pansus juga dapat memberikan rekomendasi kepada DPR dan Presiden untuk prioritaskan RUU menjadi UU yang menjamin perlindungan.

Kembali ke Haris Rusly, mantan aktivis PRD itu menambahkan bahwa akar masalah konflik agraria di Indonesia ada pada Kepemimpinan Nasional yaitu Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang selalu memilih berpihak kepada pemilik modal.

"Melalui tangan pemerintah, para pemilik modal difasilitasi untuk melakukan perampasan atau pengusuran lahan perkebunan milik rakyat. Terus kalau sudah begitu, Bagaimana Pansus Agraria mampu menyelesaikan konflik-konflik agraria di Indonesia," tegas Haris.

Harris  menambahkan konflik Mesuji, Bima, Papua, dan lainnya adalah bukti bahwa Pemerintah, DPR serta Korporasi bertanggung jawab, "Untuk itu mulai saat ini kepada seluruh komponen rakyat baik, Buruh, Petani, Nelayan, Supir Taksi, Pelajar dan Mahasiswa untuk bersatu padu turun kejalan dan rebut kedaulatan rakyat, karena Vox Populi Vox Dei," pungkas Harris.[Simon]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU