Kemnakertrans  Minta Masalah Upah Diselesaikan Lewat perundingan
Ilustrasi (Istimewa)
Dewan mencoba mencari bagaimana supaya teman-teman di daerah bisa melakukan perundingan dengan baik agar tidak sampai merugikan yang lain. Itu sebetulnya yang kita harapkan dan itu memang diperlukan konsolidasi antara dinas terkait dan juga aparat keamanan," - Myra

Seruu.com - Terkait  timbulnya  gejolak hubungan industrial.dalam penetapan  upah minimum tahun 2012 di beberapa daerah belakangan ini, maka Dewan Pengupahan Nasional  mengeluarkan seruan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja/ buruh dan Apindo agar mengedepankan upaya perundingan untuk mencapai mufakat didalam menyelesaikan permasalahan penetapan upah minimum.

 

Selain itu, Dewan pengupahan pun meminta masing-masing unsur melakukan pendekatan kepada jajarannya di daerah untuk senantiasa menjaga iklim Hubungan Industrial yang kondusif, meningkatkan koordinasi dan mengambil langkah - langkah persuasif di dalam  mengantisipasi permasalahan Hubungan Industrial serta menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dewan Pengupahan mendesak Dinas-dinas Tenaga Kerja untuk mengupayakan untuk diadakan perundingan kembali antara APINDO dan Serikat Pekerja Buruh bila dalam penetapan Upah yang belum terjadi kesepakatan, “kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Hubungan Industrial
(PHI dan Jamsos) Kemnakertrans sekaligus Dewan Pengupahan Nasional Myra M. Hanartani di Kantor Kemnakertrans, Jakarta pada Jumat (13/1/2012).

Myra mengatakan hari ini  Dewan Pengupahan Nasional melakukan pertemuan khusus untuk membicarakan masalah hubungan industrial yang muncul dalam penetapan UMP di beberapa daerah, “Hadir dalam kesempatan ini antara lain Hariyadi SS SuKamdani.( unsur Apindo), Markus Sidauruk (unsur serikat pekerja/buruh), perwakilan Dinas Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Pertemuan tadi juga tadi mendengarkan masukan dan pandangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya Provinsi  Jawa Barat dan Provinsi Banten terkait penetapan UMP.

“Pertemuan tadi sebagai upaya mencari solusi dari beberapa permasalahan penetapan upah yang telah menimbulkan gejolak di beberapa daerah. Kita mencoba penyelesaian masalah-masalah Upah dengan
melibatkan Dinas terkait di daerah untuk mengkonsolidasikan permasalahan tersebut, kata Myra yang juga menjabat sebagai Dewan Pengupahan Nasional .

“Dewan mencoba mencari bagaimana supaya teman-teman di daerah bisa melakukan perundingan dengan baik agar tidak sampai merugikan yang lain. Itu sebetulnya yang kita harapkan dan itu memang diperlukan konsolidasi antara dinas terkait dan juga  aparat keamanan," Kata Myra. Mengenai belum adanya kesepakatan dalan penetapan UMP, tambah Myra Dewan pengupahan mendesak Dinas-dinas Tenaga Kerja untuk mengupayakan untuk diadakan perundingan kembali antara APINDO dan Serikat Pekerja Buruh .

“ Selain itu, diperlukan juga sosialisasi tentang peraturan perundangan atau prosedur penetapan upah minimum, termasuk bila terjadi ketidak sepakatan anntara para pihak, “ kata Myra.[suh]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU