Resolusi 2012 : Gulingkan SBY - Boediono
John Wempi - Petisi 28

Seruu.com - Situasi dan kondisi saat Ini sama dengan situasi dan kondisi Indonesia di era 1945-1959. Hanya problematikanya saja yang Berbeda. UUD Amandemen tidak berbeda dengan dengan UUD-S dan UUD 1950 yang bersifat liberal, sehingga melahirkan banyak Parpol yang berakibat konflik antar Parpol dan berujung Pada Pemberontakan DI-TII, PRRI-Permesta, Dewan Gajah, Dewan Banteng dll.

Solusi untuk keluar dari masalah tersebut, lalu Soekarno dengan dukungan TNI, mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 kembali ke UUD 1945.

‎​1945-1959 Indonesia tidak bisa melaksanakan pembangunan dan hanya menerima warisan pembangunan Kolonial. Namun, setelah kekrit Presiden 1959, Indonesia baru dapat melaksanakan Pembangunan, diantaranya Pembangunan Jembatan Semanggi 1961, Masjid Istiqlal 1961, Krakatau Steel 1962, Hotel Indonesia 1962, Gelora Senayan 1962, Gedung DPR 1965, Monas 1963 dll.

Artinya, dengan 1 Panglima dan 1 Komando (UUD 1945), atau yg disebut Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, akan tercipta stabilitas politik yang melahirkan stabilitas keamanan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan.

Sementara reformasi 1998 menciptakan 5 Panglima di Pusat: Panglima Pemerintahan (Presiden), Panglima DPR, Panglima MK, Panglima MA, Panglima BI  dan Panglima KPK. Di daerah, ada 3 Panglima: Gubernur, Walikota & Bupati. Panglima di Pusat dan di Daerah berdiri sendiri, karena dipilih langsung oleh Rakyat.

Kekacauan politik makin bertambah, ketika Panglima Parpol turut menentukan Anggaran Belanja Negara.

Bupati dengan seenaknya menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), HPH, HGU, Kontrak Karya Pertambangan, dll. Untuk investor, dengan merampas tanah Rakyat & Ulayat.

Resolusi 2012:
REVOLUSI GULINGKAN REZIM SBY-BOEDIONO!! KEMBALI KE PANCASILA DAN UUD 1945!!

BAGIKAN
KOMENTAR SERUU