Komnas HAM : Sumber Konflik Bima SK Bupati

Jakarta, Seruu.com - Komisi Hak Asasi Manusia menilai sumber konflik di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah SK Bupati Bima nomor 188 yang memberikan izin eksplorasi pada 15 perusahaan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, sekaligus Ketua tim investigasi kekerasan di Bima ini.

"Dalam SK tersebut Bupati Bima memberikan izin investasi untuk lahan seluas 25 ribu hektar. Saat ini baru tahap eksplorasi, belum tahu berapa jumlah kandungannya dan belum ditambang. Disana itu ada pasir besi, emas, dan sebagainya," kata Ridha Minggu (15/1).

Namun, upaya warga yang memperjuangkan haknya dan agar didengar oleh pihak penguasa itu malah ditanggapi sebagai aksi pembakangan. Dikatakannya, masyarakat setempat selalu bersikap kooperatif, namun karena SK 188 tak kunjung dicabut, akhirnya warga menduduki pelabuhan dengan tujuan agar suaranya didengar.  
"Masyarakat setempat selalu bersikap kooperatif, namun karena SK 188 tak kunjung dicabut, akhirnya warga menduduki pelabuhan dengan tujuan agar suaranya didengar." ujarnya.

Cara-cara yang dilakukan aparat dengan berdasarkan Protap Penanggulangan Anarki yang tidak jelas penerapannya juga tidak bisa  dibenarkan. "Aparat penegah hukum tidak seharusnya main tembak dan menyebabkan kematian bagi beberapa warga," tegasnya di sela acara diskusi di Sekretriat PB PMII, Salemba Jakarta Pusat tersebut. [jf]

BAGIKAN
KOMENTAR SERUU