Komnas HAM : Kapolres Bima dan Kapolda NTB Bisa Dituntut Terkait Tragedi Sape
Tapi memang terjadi salah koordinasi antara Dalmas dan Brimob. Karena itu, kami meminta polisi juga menuntut Kapolres Bima dan Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk memberi tanggung jawab,"

Jakarta, Seruu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan belum bisa menyatakan kasus kekerasan yang terjadi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu, sebagai pelanggaran HAM berat. Sebab, bukti terkait hal itu belum kuat. Namun tindakan polisi yang menimbulkan korban jiwa, luka tembak dan luka karena penganiayaan berat tersebut dapat membuat Kapolres Bima dan Kapolda NTB dituntut di pengadilan.

"Kasus Bima belum kuat karena tidak sistematis. Unsur sistematis harus dilihat dari dua aspek, yakni kebijakan dan terpola," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/1).

Menurut Ifdhal, tindakan eksesif polisi bisa jadi langkah untuk mengantisipasi hal yang lebih buruk. "Tapi memang terjadi salah koordinasi antara Dalmas dan Brimob. Karena itu, kami meminta polisi juga menuntut Kapolres Bima dan Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk memberi tanggung jawab," tambahnya.

Sejauh ini, terang Ifdhal, Komnas sudah mengajukan investigasi bersama terkait dengan peluru yang menembus dua korban. Alasannya, Kabareskrim Polri menyatakan peluru yang menewaskan korban bukan peluru polisi. "Kami ingin tahu, itu peluru siapa? Jangan-jangan ada tim lain selain polisi. Karena itu kami meminta investigasi bersama untuk menginvestigasi," imbuhnya.

"Selanjutnya korban ketiga. Karena polisi memberitakan dua, sementara yang tewas tiga. Tujuannya untuk mengkonfrontir peluru dan korban yang tewas," tambahnya.

Untuk itu, Komnas akan mendalami lagi masalah tersebut, terutama menelaah secara scientific.

Di sisi lain, Komnas masih dipusingkan dengan alasan penembakan. Sebab, hal itu sejatinya tak perlu. "Memang tembakan dilakukan mengarah langsung. Polisi beralasan tak ditembakan water canon guna menghindari jumlah korban yang lebih banyak. Tapi hal itu sebenarnya sudah tak pelu dilakukan," jelasnya.

Dalam hal ini, Komnas akan mengajukan dua rekomendasi terkait Bima. "Kami melihat ada masalah kisruh politik dalam hal ini. Karena itu kami merekomendasikan terkait kebijakan dan masalah protap," pungkasnya. [cesare/ms]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU