Pekerja : Terimakasih MK, PKWT dan Outsourcing = Perbudakan Gaya Baru
Para pekerja meteran harus dihitung masa kerja nol setiap dilakukan kontrak kerja baru, ini sama saja dengan sistem perbudakan,

Jakarta, Seruu.com - Anda pekerja yang dikontrak secara PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau Outcourcing ?, Saat ini mungkin anda bisa mulai sedikit lega, pasalnya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam amar putusannya hari ini , Selasa (17/1/2012) bahwa PKWT dan sistem Outsourcing inkonstitusional dan tidak memiliki dasar hukum dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Kebahagiaan tersebut tercermin di wajah Didik Suprijadi, pekerja pencatat meteran listrik di PT Perusahaan Listrik Negara. Pengabdiannya di suatu perusahaan selama 20 tahun rupanya tidak mengubah jabatan dan penghidupan, sehingga membuat dirinya yang merupakan Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listrik (AP2ML) mengajukan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 1 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Didik merasa bahwa selama masa bekerjanya di PLN terjebak dalam sistem kerja kontrak yang mengabaikan hak normatif para pekerja. Itu lantaran setiap tahun pekerja harus memperbarui sistem kontrak dan tidak menghitung masa kerja sebelumnya. Dengan ketentuan itu, Didik tidak mendapat hak-hak sebagaimana pekerja tetap, akibat dianggap sebagai pekerja baru setiap tahunnya.

“Para pekerja meteran harus dihitung masa kerja nol setiap dilakukan kontrak kerja baru, ini sama saja dengan sistem perbudakan,” kata Didik menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa sistem kerja kontrak, termasuk outsourcing itu inkonstitusional, di Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut Didik, harusnya pekerja pencatat meteran listrik bukan berstatus tenaga kontrak. Dia menilai UU Ketenagakerjaan menimbulkan diskriminasi pekerja dan mengakibatkan kesenjangan sosial, terutama antara pengusaha dan pekerjanya.

“Kami ini termasuk orang yang menggeluti pekerjaan stategis pada industri jasa, harusnya tidak dikontrak tanpa kejelasan seperti sekarang,” keluhnya. [rep/ms]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (2 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU