DPR Tentang Kebijakan Kawasan Berikat

Jakarta, Seruu.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda atau mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 147 Tahun 2011 tentang kawasan berikat. Hal ini diungkapkan Airlangga Hartarto, Ketua Komisi, kepada wartawan di Jakarta seusai rapat dengar pendapat soal kawasan berikat, Kamis (19/1/2012).

Untuk menindaklanjuti hal ini pihaknya akan memanggil beberapa menteri bersangkutan, di antaranya Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan. "Kami segera atur jadwal," katanya.

Airlangga bertutur aturan pemerintah ini bermasalah. Menurutnya, kalau pengusaha diminta pindah, pemerintah seharusnya menyediakan insentif untuk perpindahan itu. "Itu baru namanya kebijakan," katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan mengeluarkan PMK No. 147 Tahun 2011. Peraturan ini mengharuskan pengusaha di kawasan berikat yang produknya sebagian besar dijual dalam pasar dalam negeri pindah ke kawasan industri.

Beleid ini dilatarbelakangi penyimpangan yang terjadi di kawasan tersebut, di antaranya kebocoran barang ekspor ke pasar dalam negeri. Namun, kemudian aturan ini menimbulkan protes di kalangan pengusaha.

Rapat dengar pendapat hari ini dihadiri oleh Asosisasi Pengusaha Kawasan Berikat (APBK), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia, (Apindo), dan PT Multistrada Arah Sarana.

Wakil Ketua Kadin, Haryadi B. Sukamdani, menginginkan PMK tersebut dicabut. Solusi dari penyimpangan yang ada, menurutnya, cukup dengan menindak tegas pengusaha yang melanggar.

"Bea dan Cukai kan punya sistem online, intelijen, dan sebagainya untuk mengontrol," katanya. Menurut dia, kalau pengusaha-pengusaha nakal itu itu diberi penalti yang berat, usaha mereka akan tutup dengan sendirinya.

Anggota Komisi VI, Ferrari Roemawi, mengatakan PMK 147 muncul lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. "Saya mengusulkan reformasi birokrasi di Bea dan Cukai," katanya. [ndis]

BAGIKAN
KOMENTAR SERUU