Paripurna DPR Setujui UU Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
Calon Pekerja Migran asal Indonesia (Reuters)

Jakarta, Seruu.com - Kamis, 12 April 2012 hari ini  merupakan momen bersejarah bagi para buruh migran karena telah lahir Undang-Undang mengenai Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya setelah menunggu selama 13 tahun. Konvensi PBB tahun 1990 ini sudah ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) di New York, tanggal 22 September 2004 tanpa ada reservasi.
 

Permasalahan buruh migran hingga Maret 2011, hingga saat ini terdapat 203 TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Dari 203, di Malaysia ada 149 orang, 14 orang di China, 1 orang di Singapura, 1 orang di Iran dan 37 TKI terancam hukuman mati dan pidana berat di Arab Saudi.

Data yang dilansir Migrant Care mengatakan bahwa tahun 2011, jumlah TKI yang mengalami kasus, naik menjadi 228.193 dari 89.544 kasus (2010). Kenaikan jumlah kasus membuktikan sistem perlindungan tidak benar-benar memberikan perlindungan efektif kepada TKI. Kebijakan perlindungan TKI belum memadai. Kritik terhadap UU 39 Tahun 2004 adalah UU 39 tahun 2004 lebih mengatur pada tata niaga daripada perlindungan.

Dari 109 pasal, hanya 8 pasal yang mengatur mengenai perlindungan TKI. perlindungan menjadi bagian sub-ordinat dari penempatan. Semestinya roh dari kebijakan TKI adalah perlindungan. Perlindungan sebelum TKI bekerja, ketika bekerja dan ketika pulang ke rumah masing-masing. Akibat kebijakan utama berupa UU tidak memberikan perlindungan, maka peraturan turunannyapun lebih berorientasi pada bisnis. Dengan disahkannya RUU mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 pada pembahasan tingkat I, Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI pada, Senin, 09 April 2012, maka perlindungan kepada TKI diharapkan lebih optimal.

Salah satu hal penting meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 adalah mengatur standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seluruh buruh migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini mendorong negara agar menyelaraskan perundang-undangan dengan standar universal yang termaktub dalam konvensi.

"Dengan disahkannya UU mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 maka langkah kedepan adalah menyelaraskan peraturan nasional dengan standar yang sudah ditetapkan. Bila peraturan nasional dalam hal ini revisi UU 39 tahun 2004 selaras dengan isi dari Konvensi PBB tahun 1990 maka perlindungan TKI akan terwujud,"ujar Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi IX DPR RI, melalui rilisnya kepada Seruu.com setelah disahkannya oleh DPR UU Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Kamis (12/04/2012).

Rieke kemudian  mengajak seluruh pihak yang peduli perlindungan kepada buruh migran dan kepada media untuk selalu mengawal proses pembahasan Perubahan UU 39/2004 agar semangat perlindungan yang termaktub dalam konvensi tercermin dalam perubahan UU 39/2004 untuk perlindungan TKI yang lebih baik.

"Terimakasih untuk TKI dan keluarganya di seluruh Indonesia dan di negara penempatan, Terimakasih untuk doa dan perjuangannya. Terimakasih untuk lembaga-lembaga yang terus mengawal ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990: Migrant Care, Komnas Perempuan, HRWG, ARRAK 90, JARI PPTKILN, JALA PRT, Ecosoc Rights, KAPAL Perempuan, KSPI, FSPMI, KSBSI dll," tandas Politisi PDI Perjuangan ini.

Dan Rieke pun berterimakasih kepada media cetak dan elektronik, TV dan online yang sudah menjadi corong perjuangan politik diratifikasinya Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan perjuangan kita belum selesai.

Senada dengan Rieke, Direktur Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan dengan disahkannya undang-undang Ini adalah pemecah kebuntuan dari sengkarut masalah buruh migran yang tak berujung selama ini, namun ini baru langkah awal bagi pemerintah untuk mewujudkan perlindungan sejati bagi buruh migran.

"Langkah berikutnya harus segera mengimplementasikan melalui pembentukan hukum nasional yg komprehensif dengan revisi UU TKI. Dan untuk jangka panjang harus dibentuk badan atau komite yang layak agar konvensi ini bisa implementatif," tegasnya kepada Seruu.com setelah pengesahan UU Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di DPR. [Cesare]

Peraturan Komentar