Sengketa Rokok Amerika vs Indonesia, Kretek Sempat Dilarang di Negeri Paman Sam

Jakarta, Seruu.com - Aliran dana asing yang mengucur ke tanah air untuk meloloskan kawasan bebas rokok dan berlanjut hingga upaya menggalang dukungan berlakunya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Zat Aditif Pada Tembakau (RPP Tembakau) yang diprotes oleh ribuan petani tembakau di tanah air ternyata memiliki sejumlah peristiwa yang menjadi latar belakang hal tersebut.

Pada 22 Juni 2009, Amerika Serikat secara resmi memberlakukan Family Smoking Prevention and Tobacoo Control Act atau aturan pengendalian tembakau dan pencegahan kebiasaan merokok dalam keluarga.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di kalangan masyarakat AS dengan melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan. Namun, ketentuan tersebut mengecualikan rokok beraroma mentol produksi dalam negeri AS.

Setelah proses konsultasi yang berlangsung panjang tanpa mencapai kesepakatan, Indonesia akhirnya mengajukan pembentukan Panel ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO (Dispute Settlement Body – DSB) atas dasar AS melanggar ketentuan WTO mengenai National Treatment Obligation yang tercantum dalam Pasal 2.1 Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement.

Dalam prinsip National Treatment, setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk sejenis baik yang diproduksinya di dalam negeri maupun yang berasal dari impor negara anggota WTO lainnya.

Panel WTO akhirnya menemukan bahwa kebijakan AS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan WTO karena rokok kretek dan rokok mentol adalah produk sejenis (like products) dan keduanya memiliki daya tarik yang sama bagi kaum muda. Menurut WTO, kebijakan yang membedakan perlakuan terhadap dua produk sejenis merupakan tindakan yang tidak adil (less favourable).

Pemerintah AS yang tidak puas terhadap keputusan panel yang dikeluarkan pada 2 September 2011, melakukan banding ke komisi banding WTO (Appellate Body-AB) pada 5 Januari 2012.

Hasil banding yang dikeluarkan AB pada April 2012 justru menegaskan kembali bahwa keputusan Panel sebelumnya adalah benar dan pemerintah AS telah mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten dengan ketentuan WTO.

Disamping itu, AB menemukan bahwa AS melanggar ketentuan Pasal 2.12 TBT Agreement dimana AS tidak memberikan waktu yang cukup (reasonable interval) antara sosialisasi kebijakan dan waktu penetapan kebijakan. Sehingga berdasarkan ketentuan Dispute Settlement Understanding (DSU) Pasal 17.14, keputusan AB akan diadopsi oleh DSB setelah 30 hari dikeluarkannya laporan AB, yaitu pada awal Mei 2012.

Sementara sejak 2009 intensitas kampanye dan upaya legislasi terhadap RUU Tembakau dan proses pembuatan RPP Tembakau di tanah air terus berlangsung.

Berdasarkan data dari Bloomberg Initiative yang merupakan program untuk menduniakan kampanye antitembakau yang digalang oleh walikota New York, Michael R Bloomberg total 6,4 Juta US Dolar telah dikucurkan ke sejumlah lembaga termasuk diantaranya Direktorat Jenderal Penyakit Tidak Menular Kementrian Kesehatan yang menerima kucuran dana hingga 615.825 USD atau sekitar 5.542.425.000 (5,5 miliar) rupiah bila dihitung berdasarkan kurs 1 USD = 9000 rupiah.


Musashi - sumber Kemendag dan Tobaccogrant.org
 

 

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar