Adrinof : Banyak Permenkeu Yang Terbit Tanpa Sosialisasi
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Adrinof Chaniago

Jakarta, Seruu.com - Sejumlah regulasi Kementerian Keuangan, khususnya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dinilai pengamat dan pelaku industri kurang sosialisasi dan tak fokus menangani berbagai persoalan hajat hidup orang banyak.


"Akibatnya, selama ini banyak aturan yang tak sinkron dengan kenyataan di lapangan," pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Adrinof Chaniago saat dihubungi di Jakarta, Senin (06/8/2012).


Ia menyebut banyak PMK sering sekali tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, seperti PMK Nomor 191.04/2010 tentang tarif cukai hasil tembakau, PMK 241.11/2010 tentang bebas bea masuk impor beras, PMK 147.04/2011 tentang kawasan berikat terkait, PMK 167.11/2011 tentang kenaikan tarif cukai, dan banyak kebijakan lainnya.


Menurut Adrinof, hal itu karena komunikasi kurang intensif di antara pihak terkait. "Kementerian keuangan seharusnya sosialisasi dengan pemerintah daerah sebelum diberlakukan," ucapnya.


Persoalannya, kata Andrinof, sering kebijakan menteri itu tidak dipertimbangkan layak atau tidak, sehingga muncul kontradiksi dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, soal kondisi lapangan, komunikasi dan persoalan urgensi dari kebijakan tersebut.


Lebih lanjut, Adrinof mencontohkan soal PMK 241.11/2010 yang banyak ditentang kalangan DPR dan pemangku kepentingan lainnya. "Sekali lagi, ini artinya ada ketidaksinkronan di lapangan dan kurangnya sosialisasi, sehingga muncul resistensi," ujarnya.


Demikian juga PMK 191.04/2010, sejak dua tahun lalu dikeluarkan tetapi petunjuk pelaksanaannya baru terbit bulan Juni 2012, oleh Dirjen Bea Cukai dan ini patut diduga akibat kejar target untuk realisasi anggaran dan perhitungan lainnya.


"Seharusnya para pihak terkait diajak komunikasi, sehingga dapat diketahui kelebihan dan keunggulan dari PMK tersebut dikeluarkan. Untuk PMK 191.04/2010 misalnya, sebaiknya para pelaku industri di bidang tembakau bisa diajak bicara, karena menyangkut industri dan lapangan kerja," katanya, menegaskan.


Padahal, tegasnya lagi, seharusnya kebijakan pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan usaha dan berpenghidupan, serta dapat pula menciptakan iklim usaha dan lapangan pekerjaan yang kondusif.


Bukan justru berpotensi meresahkan masyarakat dan mengancam kehidupan usaha yang jelas-jelas memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara serta terbukanya lapangan pekerjaan.


Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Malang (GAPEROMA) Johny, saat dihubungi terpisah mengatakan, proses keluarnya PMK 191.04/2010 ini terkesan terburu-buru dan tanpa adanya sosialisasi yang baik terhadap para pemangku kepentingan. "Buktinya petunjuk pelaksanaan dan teknisnya baru diterbitkan setelah 18 bulan peraturan ini dikeluarkan," ucapnya.


Oleh karena itu, katanya, sudah sewajarnya PMK harus ditinjau ulang, jika setelah ditinjau ulang, PMK 191 tidak berdampak positif bagi industri dan masyarakat maka harus dibatalkan.


Namun, jika memang PMK 191 masih berpotensi dalam menaikan pendapatan negara tanpa merugikan masyarakat, khususnya pekerja dan usaha kecil rokok, maka perlu ditunda penerapannya agar industri rokok nasional dapat menyesuaikan dan mempersiapkan diri. [ms]

Tags:

Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar