KASBI : Jangan Potong Gaji TNI/POLRI Untuk Bayar BPJS
Lambang KASBI (Istimewa)
Kaum buruh, TNI/Polri dan PNS bekerja membangun negeri dan menjaga keamanan dan pertahanan, kok gajinya dipotong untuk membayar asuransi BPJS nya. Kami akan melawan - Parto

Jakarta, Seruu.com -  Pimpinan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Parto,  menuntut agar tidak ada diskriminasi dalam jaminan sosial terkait rencana presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan menyediakan dana Rp25 Triliun untuk jaminan kesehatan.

"Kaum buruh, TNI/Polri dan PNS bekerja membangun negeri dan menjaga keamanan dan pertahanan, kok gajinya dipotong untuk membayar asuransi BPJS nya. Kami akan melawan," tegas Parto dalam rilis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Selasa (08/8/2012).

Sementara Ketua DKR Papua-Papua Barat, Donad Haipon menyatakan bahwa asuransi sosial yang dianut dalam BPJS memaksa rakyat ikut asuransi, padahal kesertaan asuransi murni adalah sukarela.

"Ini negara memeras rakyatnya selain bayar pajak, bayar iuran BPJS dan kalau sakit tetap bayar karena tidak ditanggung semuanya," tegasnya.

Sebelumnya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Siti Fadillah, mengatakan apabila Rp25 Triliun diserahkan ke BPJS maka hanya 86 juta rakyat yang dijamin kesehatannya. Karena BPJS yang menggunakan sistem asuransi sosial masih mewajibkan sebagian rakyat termasuk buruh, PNS dan TNI/Polri membayar iuran setiap bulan dengan jalan potongan gaji.

"Padahal tidak semua penyakit akan ditanggung dan pemberlakuan sistem rujukan berjenjang bertujuan agar dana di BPJS  dari iuran masyarakat ditambah Rp25 Triliun tersebut dapat di investasikan dibidang yang lain untuk mencari keuntungan," ujar Siti Fadilah. [pri]

Tags:

Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar