UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perlu Diganti
ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat terus meminta pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Seperti hari ini Selasa (12/2/2013) Badan Legislasi (Baleg) DPR memanggil Kejaksaan Agung untuk meminta masukan maupun pendapat dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advocat.

Jaksa Agung Muda Pedata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Burhanuddin yang datang mewakili Kejaksaan Agung mengatakan, Advokat berkewajiban mewakili kliennya untuk memastikan tegaknya hukum acara. Kata Burhanuddin, oleh karena kedudukannya tersebut maka sudah sewajarnya diperlukan pengaturan maupun perlindungan terhadap profesi Advokat.

Menurut dia, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selama ini ada, sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti.

"Salah satu yang krusial terkait UU ini adalah permasalahan wadah tunggal profesi Advokat yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU No 18 tahun 2003. Ini tidak sesuai kenyataannya, dimana ada lebih dari satu wadah organisasi profesi Advokat," kata Jamdatun, Burhanuddin di ruang rapat Baleg gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Sehingga lanjut dia, adanya silang sengketa tersebut berimbas pada penerapan Pasal 4 ayat (1) UU No 18 tahun 2003 yang mengatur mengenai pengambilan sumpah Advokat oleh pengadilan tinggi setempat.

Lebih lanjut Burhanuddin pun berpendapat, di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a RUU Advokat yang menyatakan 'Advokat wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap klien tanpa membedakan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antargolongan, politik, keturunan atau latar belakang sosial dan budaya'. Kata dia, perlu ada penambahan kata ekonomi atau finansial.

"Mengingat Pasal 1 angka 13 RUU Advokat dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, dimana Advokat memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu, sehingga klien tidak mampu juga dalam batas tertentu harus diperlakukan sama dengan klien yang mampu," ucapnya.

Lain itu dia menambahkan, dalam RUU Advokat tersebut juga belum mengakomodasi bila terjadi 'conflict of interest' dalam melaksanakan profesi advokat, misalnya, istri atau suami, anak, saudara sedarah atau semenda menjadi hakim, jaksa atau polisi yang menangani perkara yang dibelanya.

"Itu tidak diatur apakah Advokat tersebut masih boleh menangani perkara tersebut atau harus menyerahkan kliennya kepada Advokat lain. Ya itu untuk menghindari 'conflict of interest' atau bahkan penyalahgunaan wewenang atau jabatan," paparnya.

"Menurut kami, hal ini perlu diakomodasi disertai dengan sanksi administratif dari organisasi Advokat, atau bahkan bila perlu disertai dengan sanksi pidana, demi menjaga harjat dan martabat Advokat yang mulia, dan menginat krusialnya masalah ini bila dilanggar," demikian Burhanuddin. [Wishnu]

Tags:

Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar