Azyumardi Azra: Kedaulatan Rakyat Indonesia Sudah Hilang!

PAra Tokoh yang hadir dalam Musyawarah Akbar Kedaulatan Rakyat di PP Muhammadiyah , Kamis (14/2/2013)

Proses-proses politik yang terjadi justru tidak ada hubungannya dengan rakyat, meski ketika mereka mendapatkan kekuasaannya tersebut dari rakyat, namun tak ada tindakan yang mengarah kepada kedaulatan rakyat,

Jakarta, Seruu,com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Azyumardi Azra berpendapat kedaulatan rakyat saat ini sudah tidak sejalan dengan konstitusi karena hilangnya kedaulatan rakyat, terutama dalam bidang ekonomi, sumber daya alam dan politik.

Indonesia disebut-sebut sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Meski demokrasi menjadi pilihan yang terbaik, namun bila dilihat proses politik dan demokrasinya masih ada kecenderungan miskin kedaulatan rakyat," kata Azyumardi dalam Musyawarah Akbar Demi Kedaulatan Bangsa, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (14/2/2013).

Saat ini, lanjut dia, partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum, baik kepala daerah maupun presiden masih terjadi pasang dan surut, bahkan ada massa yang mengambang. Kendati demikian, kedaulatan sesungguhnya telah hilang di kalangan politisi yang ada di partai politik.

Hal itu disebabkan oleh politisi yang berada di kalangan parpol terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Rakyat hanya dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai kekuasaannya. Itulah yang memunculkan demokrasi kita yang menghasilkan harga-harga yang sampai ke rakyat lebih mahal," kata mantan Rektor UIN Jakarta itu.

Ia menilai, tindakan politisi parpol itu merupakan tindakan yang mengabaikan kepentingan rakyat, kedaulatan rakyat.

"Proses-proses politik yang terjadi justru tidak ada hubungannya dengan rakyat, meski ketika mereka mendapatkan kekuasaannya tersebut dari rakyat, namun tak ada tindakan yang mengarah kepada kedaulatan rakyat," tuturnya.

Inilah hasil dari produk-produk dan proses-proses kolutif yang menghasilkan kartel, dimana memiliki tujuan hanya pada kepentingan politiknya masing-masing, ucapnya.

Dalam waktu yang tersisa ini dan menjelang Pemilu 2014, ''civil society'' hendaknya saling mendorong pendidikan politik yang lebih baik dan menjadi ''punishment'' bagi parpol yang mementingkan politiknya daripada kepentingan kedaulatan rakyat.

"Tidak ada parpol di Indonesia ini yang tidak terlibat dalam KKN. Ke depan, kita perlu konsolidasi ke rakyat, memilih calon-calon yang punya rekam jejak dan memiliki integritas. Kita tidak memberikan suranya kepada caleg, capres maupun cawapres yang tidak memiliki intergritas. Ini tantangan kita, pemilu 2014 bisa kita jadikan momentum untuk mengembalikan kedaulatan rakyat," papar Azyumardi Azra.

Selain Azyumardi, sejumlah tokoh seperti Ratna Sarumpaet (Ketua Presidium MKRI), Rizal Ramli, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mukti, Haris Azhar (Kontras), Salamuddin Daeng (IGJ), Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, dan tokoh pergerakan lainnya. (mus)