Mengawal Pemilihan Caleg Pemilu 2014

MASYARAKAT harus turut mengawal  pemilihan calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2014. Pasalnya, pada Pemilu mendatang sejumlah partai menyatakan akan kembali menyalonkan kadernya yang kini anggota DPR periode 2009-2014. Sementara pendaftaran caleg sudah dimulai April nanti. Langkah partai politik yang menyalonkan kembali anggota DPR tersebut,  dianggap mengabaikan pandangan publik terhadap kinerja anggota DPR, yang umumnya sangat mengecewakan.

Kalangan aktivis kemudian menggagas Koalisi Gerakan Tagih Janji (Gergaji) dan mendesak partai politik membeberkan rekam jejak kadernya di parlemen. Apa saja yang harus diperhatikan masyarakat agar tak keliru  memilih dalam Pemilu 2014? Topik inilah yang menjadi tema perbincangan program Pilar Demokrasi, yang diselenggarakan KBR68H, dengan narasumber Ronald Rofiandri (Koalisi Gerakan Tagih Janji, Gergaji) dan Viva Yoga Mauladi (anggota DPR RI, Wakil Ketua Fraksi PAN).
 
Ronald menjelaskan secara singkat latar belakang pendirian Gergaji. Sebagai warga negara yang memiliki wakil di Senayan,  selama empat tahun lebih mengatur sebagian nasib dan kepentingan kita,   mereka pernah berkampanye menjelang Pemilu 2009, kini saatnya kita harus menagih janji itu. Menanyakan sejauh mana mereka sudah berbuat,terkait  fungsi DPR, dalam hal legislasi dan pengawasan anggaran. “Sejumlah partai telah mengonfirmasi  untuk menyalonkan kembali anggota DPR yang sekarang. Problemnya kalau kita mau menilai layak atau tidak, kita tidak punya banyak informasi. Terutama tentang aktualisasi terhadap janji mereka selama kampanye 2009, karena itu lahirlahGerakan Tagih Janji,” ujar Ronald.
 
Yoga  menjelaskan posisinya saat kampanye dulu. Pertama Yoga menjanjikan,  akan berbuat optimal  dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR, khususnya dalam fungsi legislasi, anggaran  dan pengawasan. Janji kedua adalah berkontribusi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dapilnya, meliputi Lamongan dan Gresik. “Juga  menyerap aspirasi masyarakat sebagai salah satu fungsi  anggota DPR.  Menyerap aspirasi masyarakat saat reses,serta saat kunjungan kerja ke dapil,” imbuh Yoga
 
Ronald menjelaskan soal kinerja anggota DPR, yang sudah menjadi kekecewaan publik, tidak hanya Gergaji, khususnya anggota DPR yang berlatar figur publik.  Repotnya kita tidak tahu bagaimana dengan anggota DPR yang bukan figurpublik yang memiliki kewajiban yang sama sebagai anggota DPR. “Kita tidak bisa akses sejauh mana mereka menjalankan mandat dari masyarakat.  Ketua Fraksi yang rata-rata figur publik, kemudian yang kita tidak tahu yang sebelumnya  pengusaha, selama di DPR juga tidak tampil dan menunjukkan aktualitasnya,” tegas Ronald.
 
Yoga setuju bahwa anggota DPR  harus dikritik,  karena sebagai lembaga Negara, DPR tidak bisa bekerja sendiri. Soal prolegnas,  bersumber dari prioritas legislasi per komisi, tanggung jawab masing-masing komisi untuk menyelesaikan.“Menurut saya, prolegnas jumlahnya terlalu banyak,  setahun ditarget 70, rasanya tidak mungkin. Di komisi IV kami sedang menyelesaikan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, prolegnas tanggung jawab DPR dan di breakdowndi komisi,” kata Yoga.
 
Menurut Ronald, soal prolegnas yang tidak tercapai setiap tahunnya,   lebih karena ada persoalan di tingkat hulu,  dalam hal ini  desain prolegnasnya. Ronald mengakui,  dalam beberapa kali diskusi dengan pemerintah maupun DPR, belum ada upaya untuk menyelesaikan problem tingkat hulu tersebut.  “Soal DPR tidak mencapai target prolegnas,  bukan hanya persoalan tahun 2012,  karena kalau desain masih seperti sekarang,  maka  untuk tahun 2013 dan 2014, juga tidak akan tercapai,” jelas Ronald.