Rizal Ramli : Polri dan Cita-Cita Gus Dur
Rizal Ramli

Jakarta, Seruu.com - Mantan Menteri Koordinator Prekonomian (Menko) Rizal Ramli di era perintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki kesan tersendiri terkait dengan pemisahan TNI/Polri di tahun 1999-an tersebut, karena begitu mulya niat Gus Dur untuk menjadikan Polri dan TNI di mata rakyat. Karena itu, Polri diminta untuk mengawal keamanan di masyarakat, dan TNI mengawal pertahanan dan keamanan Negara dalam mengfhadapi ancaman dari luar negeri.

Hal itu teringat kembali ketika konflik TNI/Polri terus terulang di negeri ini. Terakhir kasus penyerangan dan pembakaran Markas Mapolsek Okan Komiring Ulu (OKU) di Sumatera Selatan. “Ini sangat memperihatinkan, yang seharusnya tidak terjadi. Padahal, dipisahkannya Polri dari TNI, Gus Dur berharap agar Polri benar-benar bersikap manusiawi sebagaimana polisi di Inggris. Yaitu, polisi yang tidak dilengkapi dengan senjata api, melainkan cukup dengan pentungan atau pemukul saja,” tutur Rizal Ramli pada wartawan di Jakarta, Selasa (12/3/2013).

Dengan hanya senjata pentungan, polisi di Inggris tersebut sangat dihormati dan dihargai oleh rakyatnya, karena keberadaannya benar-benar untuk melindungi rakyat dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Namun kenyataanya menurut Rizal, polisi Indonesia justru bertambah merasa hebat dan super setelah berpisah dengan TNI tersebut.

“Dari keberadaannya yang langsung berada di bawah Presiden RI, kewenangan yang besar, bersenjata, dan tentu saja penghasilan yang melebihi angkatan yang lain, maka hal itu menimbulkan kecemburuan social yang juga besar. Sehingga secara ekonomi jauh lebih makmur disbanding TNI. Itulah yang mesti dikoreksi total, agar polisi benar-benar melindungi, melayani, dan bersama rakyat,” tambahnya.

Demikian pula TNI, yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan Negara, prajurit TNI harus dididik untuk tidak terlibat dalam backing-membackingi, termasuk dalam kenakalan remaja dan sebagainya, melainkan menjadi TNI yang professional. Namun kata Rizal, kesejahteraan TNI memang harus ditingkatkan, agar tidak terjadi ketimpangan dengan Polri. “Kesejahteraan TNI harus ditingkatkan untuk meminimalisir kecemburuan social dengan Polri,” ujarnya.

Rizal masih menyimpan cerita yang membuat dirinya shock ketika mendengar penanganan konflik di Poso, Ambon tahun 1999, di mana TNI/Polri bukannya menciptakan perdamaian, dan sebaliknya menjadikan konflik tak berkesudahan.

Mengapa? Bayangkan katanya, TNI/Polri hanya mengamankan masyarakat yang selama ini memberikan jaminan akomodasi dan makan sehari-hari di tengah konflik tersebut, dan sebaliknya mereka yang tak menjamin akomodasi malah terus diserang.

”Itu sangat memprihatinkan, dan mengancam keamanan nasional. Karena itu, begitu saya mendengar langsung lapor kepada Gus Dur, agar penghasilan keseharian TNI ditingkatkan menjadi tiga kali lipat, dan langsung terwujud. Poso pun kemudian menjadi aman,” tutur anggota panel ahli pembangunan PBB ini.

Karena itu dia mengusulkan ke depan Polri sebaiknya berada di bawah Kemendagri, agar tidak merasa super, dan berbagai kebijakannya bias dievaluasi khsusunya terkait fungsinya untuk pengamanan masyarakat. “Pada prinsipnya, sebagai aparat sipil, bukan militer, Polri harus lebih manusiawi, melayani dan dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.[Munif]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar