Bualan Pemerintah Tentang Kenaikan Harga BBM
istimewa

Jakarta, Seruu.com - Pemerintah berdalih bahwa rencana untuk menaikan harga BBM pada pertengahan bulan Juni untuk menyelamatkan negara dengan pengalihan alokasi anggaran pada penghematan anggaran dan perbaikan infrastuktur jalan. Namun, hal ini dinilai sebagai omong kosong belaka sebab yang terjadi justru kebalikannya, yaitu pemborosan anggaran.

"Sebab, 'penghematan' anggaran dari hasil kenaikan harga BBM atau pemotongan subsidi BBM, sebetulnya sudah habis hanya  pada dua program saja. Yaitu BLSM dan pembangunan infrastuktur," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2013).

Ucho menambahkan, volume subsidi BBM dalam APBN 2013 sebanyak 46,0 juta kiloliter. Kalau subsidi bisa dikendalikan dengan menaikan harga sampai sebesar Rp 6.500 per liter, maka pada APBN Perubahaan 2013 volume subsidi bisa dipatok sampai 48,0 juta kiloliter.

"Tetapi kalau DPR tidak setuju untuk mengurangi subsidi atau menaikan harga BBM, maka volume subsidi BBM bisa tembus sampai sebanyak 50,0 juta kiloliter. Atau, bisa saja dipatok sampai 53,0 juta kiloliter. Dengan demikian, penghematan anggaran kenaikan BBM hanya sebesar lima juta kilo liter," jelasnya.

Jika harga minyak dunia satu liter adalah Rp 10.000 dan pemerintah menyatakan memberikan subsidi sebesar Rp 3.500 per liter. Dengan harga jual sebesar Rp 6.500 per liter, maka jumlah total pengematan hanya lima juta kilo liter dikalikan Rp 3.500 yaitu 'hanya' Rp 17,5 triliun.

"Namun, penghematan anggaran atas kenaikan BBM itu sudah habis diperuntukan bagi BLSM yang dialokasi sebesar Rp 11,6 triliun. Jumlah tersebut diperuntukan bagi 15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM)," ujarnya.

Jika setiap RTSM diberikan anggaran sebesar Rp 150 ribu/bulan selama lima bulan maka alokasi penghematan atas kenaikan harga BBM akan ada penambahan anggaran untuk program pembangunan infrastuktur sebesar Rp 6 triliun.

"Ternyata, dana itu bukan digunakan untuk memperbaiki jalan rusak, melainkan kepada infrastruktur air bersih, irigasi dan embung serta program pembangunan Infrakstuktur perdesaan (PPIP)," ungkapnya.

Padahal, wacana pemerintah yang akan melakukan pengendalian BBM atau mengurangi subsidi BBM alias mengusulkan kenaikan BBM, sangat didukung oleh kelas menengah perkotaan. Sebab, alasan yang selalu didengungkan pemerintah adalah subsidi BBM akan dialihkan ke perbaikan infrastruktur jalan.

"Dengan demikian, maka kenaikan BBM jelas bukan sebuah penghematan anggaran yang akan dialihkan untuk perbaikan infrastuktur jalan yang rusak. Tetapi sudah menjurus kepada pemborosan anggaran," tukasnya.

Selain BLSM, pemborosan juga terjadi pada pemberian alokasi anggaran untuk program bantuan beasiswa sebesar Rp 7,4 triliun dan penambahan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 728,8 triliun.

Selain belanja di atas, kata dia, anggaran yang dikeluarkan pemerintah kepada belanja yang lain seperti kemungkinan memberikan 'cost anggaran politik' kepada DPR. Hal kemungkinan dilakukan karena persetujuan mereka terhadap kenaikan BBM.

"Juga anggaran untuk kebutuhan untuk sistem monitoring dan pengawasan dalam rangka pengendalian subsidi BBM. Dengan demikian, kenaikan BBM jelas sangat membebani APBN perubahaan 2013. Untuk itu, kami meminta DPR agar menunda kenaikan BBM agar tidak membebani APBN P tahun 2013," tegasnya.

Dia menambahkan, alokasi BLSM akan menyenangkan Partai Demokrat daripada partai-partai lain. Sebab dengan diluncurkannya anggaran BLSM tersebut, rakyat menganggap Demokrat sebagai dewa penolong.[ary]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar