Program BLSM Untungkan Pemerintah
Foto : Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang disodorkan pemerintah kepada DPR sebagai paket kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai akan menguntungkan berbagai pihak.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh Partaonan Daulay beranggapan bahwa dengan telah disepakatinya program BLSM pemerintah itu oleh DPR, maka sudah dipastikan bahwa pemerintahlah yang akan mendapatkan keuntungan.

Namun Saleh menjelaskan, tergantung dari sisi mana melihat keuntungan pemerintah tersebut. "Contohnya dengan BLSM ini program pemerintah untuk menaikkan harga BBM bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak sosial," kata Saleh ketika dihubungi Seruu.com, Senin (10/6/2013).

Tak hanya pemerintah, Saleh menegaskan bahwa secara tidak langsung program BLSM yang anggarannya mencapai Rp 12,009 triliun itu juga akan menguntungkan partai penguasa, dan partai koalisi Sekretaris Gabungan (Setgab) pemerintahan SBY-Boediono.

"Sekali lagi, karena jalannya pemerintahan tidak terganggu," ucap Saleh.

Seperti kita ketahui, bahwa Komisi VIII DPR telah menyetujui usulan anggaran program BLSM yang diajukan Kementerian Sosial sebesar Rp 12,009 triliun di APBN-P 2013 beberapa waktu lalu. Anggaran tersebut, terdiri dari bantuan tunai Rp 11,64 triliun untuk 15.530.897 orang, safeguarding sebesar Rp 361 miliar untuk kebutuhan imbal jasa PT Pos dua tahap sebesar Rp 279,55 miliar, percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp 70,46 miliar, dan untuk Operasional koordinasi sebesar Rp 10,98 miliar.

Berkaca pada tahun 2009 silam, dimana ketika itu pemerintah juga menyiapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bahan kompensasi atas naiknya harga BBM, yang dinilai hanyalah untuk pencitraan sebelum Pemilu 2009 ketika itu. Saleh berharap, agar dengan adanya program BLSM sekarang ini, pemerintah bisa lebih mempelajari kesalahan-kesalahan ketika program BLT dilaksanakan.

Saleh juga berharap program BLSM saat ini tidak hanya untuk pencitraan saja, tapi juga diimbangi dengan penanganan yang lebih profesional. Dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas.

"Tergantung bagaimana pemerintah mendistribusikan dan menata penyalurannya. Kasus-kasus yang lalu mungkin bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk memperbaiki hal yang selama ini tidak baik," tutup Saleh. [Wishnu]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar