Sidarto Danusubroto Dinilai Cocok Jadi Ketua MPR
Sidarto Danusubroto

Jakarta, Seruu.com - Pakar Filsafat Politik Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral Adrian menyarankan, pengganti Taufiq Kiemas untuk menduduki Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebaiknya adalah politisi senior di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki kearifan dan komitmen yang sama terhadap diseminasi pancasila.

Menurut Donny, figur yang pantas tersebut ialah Sidarto Danusubroto yang merupakan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR.

"Saya kira pak Sidarto anggota komisi I DPR dari fraksi PDIP layak untuk menempati posisi tersebut (Ketua MPR)," kata Donny ketika dihubungi, Senin (10/6/2013).

Seperti kita ketahui, tepat pukul 19.00 8 Juni 2013 waktu Singapura Taufiq Kiemas menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit General Singapura. Taufiq wafat akibat kelelahan usai mendampingi Wakil Presiden Boediono yang meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2013).

Alhasil, posisi RI 5 tersebut kosong. Atas hal itu, PDI Perjuangan mempunyai hak penuh untuk mengajukan pengganti Taufiq sebagai Ketua MPR karena ia berasal dari partai berlambang kepala banteng moncong putih ini.

Lebih lanjut Donny pun menjelaskan mengapa ia lebih memilih Sidarto sebagai figur yang cocok untuk menduduki kursi Ketua MPR. Kata Donny, Sidarto merupakan politisi senior PDI Perjuangan, mantan ajudan Bung Karno dan dihormati baik politisi PDI Perjuangan maupun partai lain. "Cukup besar (peluang Sidarto diusung PDIP jadi Ketua MPR, karena setelah Pak Taufiq, beliau adalah politisi yang paling senior, arif dan diterima di setiap faksi di PDIP," ujarnya.

Meski demikian, menurutnya pengganti Taufiq tidak harus berasal dari PDI Perjuangan dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan seperti. Namun, tambah dia, secara politik pengganti Taufiq harus berasal dari PDI Perjuangan dimana partai Taufiq berasal.
"Saya kira secara politik harus dari partai asal pejabat sebelumnya, memang tidak ada aturan yg mengharuskan, tetapi ini fatsoen politik saja," jelasnya.

Untuk diketahui, aturan penggantian Pimpinan MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam Pasal 16 ayat (1) UU MD3 disebutkan, Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Lalu, di ayat (3) disebutkan, dalam hal pimpinan MPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan MPR diganti oleh anggota yang berasal dari DPR atau DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pimpinan MPR berhenti dari jabatannya.

Di ayat (4) disebutkan, penggantian pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR dan dilaporkan dalam sidang paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota MPR.

Dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan, dalam hal salah seorang pimpinan MPR atau lebih berhenti dari jabatannya, pimpinan MPR lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

Sedangkan di Pasal 18 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib. [Wishnu]

Tags:

Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar