Poempida Dukung RUU Penyandang Cacat
Poempida Hidayatulloh (Dok. Seruu.com)
UU Nomor 4 Tahun 1997 memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek bukan subjek, yang sebenarnya memiliki kreativitas dan pengembangan karakter. Selama ini hak-hak penyandang cacat tidak dilindungi -- Poempida

Jakarta, Seruu.com -  Anggota Baleg DPR, Poempida Hidayatulloh mendukung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Cacat untuk mengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Menurut Poempida, UU No 4 Tahun 1997 tidak cukup menjamin hak dan kebutuhan serta peningkatan martabat penyandang disabilitas. Poempida mencontohkan, perubahan konsep dari "Charity Based" ke "Human Right Based". Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 memuat pengaturan yang didasarkan pada konsep charity atau perlakuan atas dasar belas kasihan.

“UU Nomor 4 Tahun 1997 memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek bukan subjek, yang sebenarnya memiliki kreativitas dan pengembangan karakter. Selama ini hak-hak penyandang cacat tidak dilindungi,” katanya di Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Ditambahkan Poempida, perubahan terminologi "Penyandang Cacat" menjadi "Penyandang Disabilitas". Menurutnya, istilah penyandang cacat punya arti bernuansa negatif sehingga berdampak luas pada penyandang disabilitas, terutama dalam kaitan dengan kebijakan publik.

"Berdasarkan hal tersebut, istilah penyandang cacat perlu diganti dengan istilah baru yang mengandung nilai filosofis yang lebih konstruktif sesuai prinsip hak asasi manusia," tambah politisi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, dirinya mendukung RUU baru tentang Penyandang Cacat masuk dalam Prolegnas.

“Kami mendukung RUU ini masuk dalam Prolegnas, dan kami terbuka untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait demi terlindunginya hak-hak penyandang cacat,” terangnya.

Oleh karena itu, dengan masuknya RUU baru tentang Penyandang Cacat dalam Prolegnas diharapkan ada perlindungan massif terhadap penyandang cacat.
“Perlindungan diberikan sebagai bukti terpenuhinya kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah, kepada rakyat,” tukasnya.

Sementara, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Ariani Soekanwo mengatakan, diskriminasi terhadap penyandang cacat masih ada. Dia mencontohkan, ada penerima PNPM Mandiri dan PKH (Program Keluarga Harapan), setelah diketahui cacat, tidak dikasih lagi. Naik pesawat masih harus tanda tangan dan disamakan dengan orang sakit.

“Bahkan, di tempat-tempat kerja diskriminasi masih berlaku. Saat melamar kerja tidak ada masalah. Tapi ketika wawancara dan diketahui cacat maka tidak diterima,” ujarnya.

Karena itu, para penyandang cacat, yang diwakili antara lain oleh Komnas HAM, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPU Penca) dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mendesak Baleg DPR untuk memasukkan RUU tentang Penyandang Cacat dalam Prolegnas 2013 atau Prolegnas 2014. [Irm]

Tags:

Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar