Pemprov Banten : Pemberian Hibah Sudah Sesuai Aturan
Puluhan massa yang mengatasnamakan Komunitas Sudirman 30 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) Senin (15/7/2013) -- (Foto: Raiman/ Dhanny - Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.Com - Puluhan massa yang mengatasnamakan Komunitas Sudirman (KMS) 30 menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (15/7/2013) kemarin.

Dalam aksinya mereka mendesak KPK menangkap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah karena diduga menyelewengkan dana hibah. Terlebih lagi, dana hibah diberikan kepada lembaga-lembaga yang dipimpin kerabat sang Gubernur.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi Banten melalui Kepala Biro Humas dan Protokol, Sitti Ma'ani Nina membantah tudingan yang dilakukan oleh massa KMS 30 itu.

Dalam keterangannya kepada Seruu.Com, Sitti Ma'ani mengatakan bahwa Pemberian bantuan dana hibah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007 perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengacu pada Permendagri nomor 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2011.

"Dalam legitimasi hukum, pemberian bantuan dana hibah oleh Pemprov Banten ini telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Permendagri tersebut," kata Sitti Ma'ani Nina, Selasa (16/7/2013).

Pemprov Banten, lanjutnya, mengalokasikan dana hibah sejak 2009 beragam jumlahnya, karena disesuaikan dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Banten yang setiap tahun ada kenaikan.

"Pada tahun 2011, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran dana hibah sebesar Rp340,463 Miliar diperuntukan salah satunya untuk kegiatan Pemilukada yang meliputi pendataan jumlah penduduk oleh BPS Banten, Pengamanan Pemilu, KPU dll. Sehingga anggaran yang dialokasikan lebih besar dari tahun sebelumnya," ungkapnya.

Terkait tudingan yang menyebutkan dana hibah diberikan kepada lembaga-lembaga yang dipimpin kerabat sang Gubernur, Siti menyatakan bahwa terlepas dari siapa Pemimpin, Organisasi/lembaga penerima bantuan dana hibah tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten, karena kiprah Organisasi dan lembaga tersebut sebagai penunjang  pembangunan daerah yang sudah mengakar di Masyarakat.

"Dan, tidak terdapat lembaga penerima bantuan dana hibah yang fiktif," pungkas Siti. [Eron]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar