Pungutan Liar di Kementerian Langgar UU No 25 Tahun 2009
Ilustrasi (Istimewa)
Kementerian tidak mau melayani publik dengan baik cenderung melakukan pelanggaran seperti praktik pemungutan liar -- Danang Girindrawardana

Jakarta, Seruu.com - Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana menegaskan, praktik pungutan liar yang dilakukan di sejumlah kementerian telah melanggar Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Kementerian tidak mau melayani publik dengan baik cenderung melakukan pelanggaran seperti praktik pemungutan liar," kata Danang dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (22/7/2013).

Danang menyebutkan, hal itu merujuk pada standar waktu dalam pelayanan masyarakat yang harus ditetapkan dengan pelayanan yang baik. Serta ditetapkan pula tarif pelayanan sehingga jelas berapa besaran jasa pelayanan terhadap masyarakat.

"Kalau dari hasil observasi, dalam kasus penerimaan siswa baru itu pelayanan paling buruk dan potensi pungli juga besar," terang dia.

Sebelumnya, lima kementerian dinyatakan tidak mematuhi undang-undang pelayanan publik. Lima kementerian tersebut juga dinobatkan sebagai kementerian yang pelayanannya paling buruk.

Kelima kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. [Wishnu]

Tags:

Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar