Anulir Keputusan Suap Pilkada di MK, Jalan Menyelamatkan MK
Akil Mochtar. (Foto: Istimewa)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya jangan hanya semata menyidik kasus tertangkap tangannya penyuapan Akil Mochtar, namun KPK harus menyidik keseluruhan internal lembaga MK. Karena Akil Mochtar merupakan Ketua MK dan ini berkaitan dengan beberapa keputusan hasil sengketa Pilkada yang pernah ditangani MK maupun sengketa yang pernah ditangani Akil Mochtar secara khususnya. Untuk memudahkan pemeriksaan secara keseluruhan lembaga MK, KPK bisa menggandeng PPATK dan BPK untuk memeriksa harta seluruh hakim dan panitera maupun pegawai MK lainnya.

Hasil sengketa Pilkada yang terbukti ada suap di dalamnya harus dianulir dan ditinjau kembali. Sebab keputusan tersebut sudah pasti cacat hukum karena ada unsur pelanggaran hukum yakni penyuapan. Kendati disebutkan dalam UU bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, saya pikir itu diterapkan dalam situasi keputusan hukum yang diambil dengan cara yang benar dalam penegakkan hukum bukan dengan cara suap yang melanggar hukum.

Dulu juga pernah terjadi keputusan hakim yang bersifat final dan mengikat pernah dianulir dalam kasus sengketa pilkada kota depok pada tahun 2005. Saat itu dlm UU No: 32 Tahun 2004 juga dikatakan keputusan Pengadilan Tinggi final dan mengikat, tetapi ketika diajukan keberatan karena ada unsur suap di Pengadilan Tinggi Jawa Barat maka keputusan itu ditinjau ulang oleh MA sebagai lembaga tertinggi yudikatif saat itu. Istilah ini bisa kita sebut terobosan hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri.

MK harus menganulir keputusan tersebut dan harus menghargai konstitusi dimana dlm konstitusi dikatakan kekuasan ada di tangan rakyat. Pilkada itu dipilih oleh rakyat bukan oleh suap. Karena kepala daerah yang dimenangkan dengan suap sudah pasti korup dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Hal ini sangat perlu dilakukan untuk masa depan demokrasi dalam pemerintahan Indonesia dan dengan cara tersebut pula dapat membersihkan dan mengembalikan citra MK menjadi lembaga benteng terakhir keadilan dan demokrasi konstitusi yang dipercayai masyarakat.


oleh Jeppri F Silalahi, Direktur Eksekutif, Indonesia Law Reform Institute (ILRINS)

Tags:

Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar