LRJ Desak Kapolri Tarik Brimob dari Tanah Sengketa Karawang
Foto plang Agung Podomoro di tanah sengketa Karawang

Jakarta, Seruu.Com - Koordinator Nasional Laskar Rakyat Jokowi mendesak Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman agar segera menarik pasukan Brimob yang ditempatkan di lahan sengketa Telukjambe, Karawang.

Sebagaimana diberitakan media, sejak Juli 2014 silam, pasukan Brimob sejumlah satu SSK (satuan setingkat kompi) masih saja ditempatkan untuk menjaga tanah milik PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP), anak usaha Agung Podomoro Land (APLN).

Tanah sengketa dan masih bermasalah seluas 350 Ha itu tersebar di tiga desa yaitu Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang. Tanah itu telah puluhan tahun digarap secara turun-temurun oleh sekitar 1500 kepala keluarga (KK) petani yang kini terusir dan kehidupan mereka terancam kehilangan mata pencarian di atas lahan milik mereka sendiri.

“Laskar Rakyat Jokowi terpanggil untuk ikut mengadvokasi atau membela para petani itu karena sejalan dengan visi besar Presiden Jokowi yang amat peduli dan mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Apalagi rakyat petani yang kami bela itu merupakan korban dari tindakan arogan dan sewenang-wenang apara hukum dan keamanan yang tampak lebih membela kepentingan kapitalis properti tertentu,” tegas Kornas LJR Riano Oscha kepada media, Senin (08/12/2014).

Memperjual-belikan tanah bermasalah

Riano menyampaikan hasil pengamatan anggota LRJ di lokasi sengketa yang mengorbankan para petani itu. “Sekarang, di lokasi sengketa itu Agung Podomoro Land telah menancapkan papan iklan berukuran besar dengan tulisan: PODOMORO Industrial Park, dilengkapi nomor telepon. Ini berarti, APLN tidak mampu menahan diri untuk segera menjual tanah sengketa yang dimenangkannya di pengadilan dengan proses hukum yang penuh kejanggalan. Bagaimana mungkin APLN berani menjual tanah yang masih bermasalah?”, tegas Riano.

Sementara itu, Hilal Tamimi dari Serikat Petani Karawang (Sepetak) mengatakan pihaknya mempertanyakan mengapa Polri masih saja menempatkan satu kompi Brimob di lokasi itu, seolah kawasan itu merupakan lokasi penuh konflik.

“Siapa yang membiayai personel Polri sebanyak itu? Untuk apa mereka begitu lama berada di sana? Adakah musuh atau kriminal yang mengancam? Tak mampu disembunyikan kesan bahwa aparat Polri menjadi pelindung kapitalis properti tertentu,” tegas Hilal.

[Cesare]

BAGIKAN
KOMENTAR SERUU