2015, HIPMI Minta Jokowi-JK Lebih Tegas Soal Smelter
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah mempertegas penerapan Undang Undang Minerba, utamanya soal kewajiban investor pertambangan membangun smelter. Hal tersebut diutarakan  Calon Ketua Umum Hipmi yang juga saat ini menjabat Ketua Bidang di BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia menanggapi evaluasi pembangunan smelter selama 2014.

“Sejak diterapkan UU ini awal tahun, realisasi pembangunan smelter sangat rendah,” ujar Balil di Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah mengamanahkan, semua hasil tambang mineral mentah dilarang diekspor dan harus diolah di dalam negeri pada 2014.
 
Mantan Ketua Umum Hipmi Papua ini mengatakan, berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertambangan dan Batubara, tercatat baru terdapat investasi sebesar US$ 5 miliar atau 28,57 persen dari total rencana investasi. Data Kementrian ESDM mencatat, pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 178 izin usaha pertambangan (IUP) per Juni 2014. Namun sampai akhir 2014, pengerjaan proyek smelter baru mencapai studi uji kelayakan sebanyak 102 izin. Sedangkan izinground breaking konstruksi pabrik baru 12 buah. Bahkan  hanya 25 izin masuk ke tahap commissioning atau mulai berproduksi.
 
Sebab itu, HIPMI mendesak agar pemerintah lebih tegas ke investor tambang agar segera membangun smelter. Menurut HIPMI, ketegasan ini sangat perlu sebab hilirisasi ini sangat penting untuk mengejar menurunnya kinerja industri dan manufaktur serta upaya mengatasi defisit transaksi berjalan.
“Defisit terjadi sebab ada program hilirisasi, ada ekspor bahan mentah distop. Tapi kita juga bisa mengatasi defisit transaksi berjalan ini kalau kita mampu membangun smelter secara massif dan lebih cepat,” ujar Bahlil.  
 
Data yang diolah oleh HIPMI , lanjut Bahlil, Indonesia berpeluang meraup investasi baru sebesar US$ 10,8 miliar melalui tambang mineral antara lain dari bauksit, tembaga, nikel, serta bijih besi (iron ore) dan pasir besi (iron sand).  Bahlil mencontohkan, produksi bauksit nasional sebesar 15 juta metrik ton per tahun. “Sayangnya seluruhnya masih diekspor dalam bentuk barang mentah,”
 
Menurut Bahlil, rendahnya realisasi pembangunan smelter tidak lepas dari kuatnya lobi-lobi perusahaan tambang ke pemerintah selama 2014 dan lemahnya sikap pemerintah. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tambang dan mineral kakap justru memperoleh dispensasi ekspor barang mentah.

”Kondisi ini membuat banyak ketidakpastian pada program hilirisasi ini. Sebab itu, kami minta pemerintah tegasin saja, mau bangun atau tidak. Toh dulunya, itu mereka untungnya juga sudah banyak, mosok bangun smelter saja tidak bisa. Kita yakin pemerintah kita Jokowi-JK lebih tegas lagi,” papar Bahlil.
 
Meski demikian, Bahlil juga meminta agar segera membangun infrastruktur penunjang pembangunan smelter seperti jalan, pelabuhan, listrik, gas, telekomunikasi, dan sebagainya. “Ini tugas pemerintah membangun infrastruktur penunjang. Jangan sampai investor sudah siap, listriknya tidak ada,” tutup Bahlil. [Cesare]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU