Anggota-Bukan-Pengguna dan Pengguna-Bukan-Anggota
Istimewa
Perkoperasian, UU Perkoperasian

Koperasi adalah perusahaan yang dimiliki oleh para pengguna-jasa (produsen, konsumen, atau pekerja) dan diurus secara demokratis oleh para pengguna-jasanya. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan layanan yang tidak dapat disediakan secara berkelanjutan oleh perusahaan-yang-dimiliki-oleh-investor yang hanya bertujuan mendapatkan laba dari investasinya. Misalnya pabrik pengolahan hasil pertanian yang skala ekonominya terlalu kecil untuk ukuran perusahaan investor, atau layanan perbankan atau jasa lainnya yang terlalu sedikit pelanggannya di suatu wilayah tertentu. Tujuan utama lainnya adalah untuk menghindari monopoli oleh perusahaan-yang-dimiliki-oleh-investor yang berakibat tingginya harga jasa. Misalnya pabrik pengolahan hasil pertanian adalah satu-satunya di suatu daerah tertentu, sehingga pabrik tersebut menekan harga beli hasil pertanian dari para petani di daerah tersebut. Oleh karenanya, agar para petani bisa mendapatkan hasil yang wajar, maka mereka bersatu melakukan investasi pendirian perusahaan koperasi pabrik pengolahan hasil pertanian.

Dalam perjalanannya, bisa saja perusahaan koperasi yang semula didirikan dan dimodali oleh para pengguna jasa, lambat laun berubah menjadi perusahaan investor tanpa disadari. Inikah kasus yang terjadi Koperasi Susu Irlandia. Pada tahun 1989 survey yang dilakukan pada 15 koperasi dengan jumlah anggota-pemilik sebanyak 71.597 orang, hampir 48 persen (33.573 orang) adalah anggota-pemilik yang sudah tidak pernah menjual/memasok susu ke koperasi dan 13 persen (9.129 orang) meninggal dunia atau tidak dapat ditelusuri. Survey yang sama juga mencatat adanya 7.557 pemasok-bukan-anggota, 21 persen dari 35.558 orang, adalah bukan anggota-pemilik. Situasi ini menyebabkan penurunan kinerja koperasi, karena kepentingan anggota-pemilik-bukan-pemasok adalah imbal hasil atas investasinya, sementara kepentingan pemasok-bukan-anggota-pemilik adalah imbal hasil atas produksi susunya. Dan yang paling menghambat pengembangan usaha adalah pengendalian perusahaan tidak berada di tangan para pengguna-jasa, yaitu para pemasok susu. Sehingga keputusan yang diambil dalam rapat pengurus dan rapat pengelola tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan petani pemasok. Soal pengambilan keputusan ini diperburuk dengan kenyataan bahwa petani yang tidak aktif memasok susu juga merupakan anggota-pemilik yang tidak aktif. Oleh karenanya anggaran rumah tangganya diamandemen sehingga hanya anggota pemilik yang aktif memasok susu memiliki hak suara dan dapat dicalonkan sebagai anggota Pengurus.

Pada tahun 2004, Pengelola Utama (CEO) dari Dairygold (koperasi susu terbesar Irlandia) dan Lakeland Dairies (yang telah berkembang melalui

akuisisi untuk menjadi yang terbesar kedua) meyakinkan para petani

untuk mempertahankan 100 persen kontrol atas usaha koperasi, yang menurut pendapat mereka merupakan struktur yang paling menguntungkan untuk bisnis susu. Untuk sementara, tindakan tersebut tampak seperti peringatan seratus tahun kelahiran Irlandia koperasi pertanian dan susu yang dirayakan dengan penghargaan baru terhadap nilai-nilai koperasi. Meskipun demikian Dairygold tampaknya bergerak menuju variasi strategi perusahaan publik, mempertahankan struktur koperasi untuk pengolahan susu inti dan divisi agribisnis; sementara mengalihkan tiga divisi lainnya - ritel, makanan konsumen, dan properti - ke perusahaan publik.

Untuk memperbaiki praktik koperasi dalam soal keanggotaan peraturan atau anggaran rumah tangga diubah sedemikian sehingga pengguna jasa yang besar dari koperasi harus diminta untuk menjadi anggota-pemilik (pemegang saham), dan anggota-pemilik harus diminta untuk berhenti ketika mereka tidak lagi menggunakan layanan koperasi secara aktif. Untuk memperkuat kebijakan ini, laba/SHU harus didistribusikan sedemikian rupa untuk imbal hasil petani untuk anggota pengguna jasa koperasi lebih besar. Praktek umum dalam mendistribusikan SHU kepada anggota koperasi adalah secara proporsional dengan penggunaan layanan koperasi. Distribusi SHU ini harus

dilakukan dalam bentuk saham bonus (di Indonesia: Simpanan Wajib), sehingga memungkinkan retensi laba dalam koperasi sebagai dana bergulir dan ekuitas dari anggota. Ringkasnya, adalah pengguna layanan dari koperasi yang seharusnya memiliki, mengendalikan, dan menikmati manfaat dari bisnis atau usaha koperasi. Ini hanya dapat terjadi ketika pengguna sendiri adalah anggota aktif yang memiliki hak suara dalam pengurusan koperasi.

Sumber: Robert Briscoe, Olive McCarthy, and Michael Ward, From Co-operatives to Conventional Businesses and Back Again - The Irish Co-operative Experience dalam Jorge Sousa dan Roger Herman, A Co-Operative Dilemma, 2012

Kolom Perkoperasian ini diasuh oleh Tjandra Irawan. Tanggapan baik berupa komentar atau pertanyaan silakan diemail ke tjandrairawan@gmail.com.

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU