Risma Penuhi Panggilan Dalam Gugatan Uji Materi Di MK
TRI-RISMAHARINI

Jakarta, Seruu.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memenuhi panggilan Mahkamah Kostitusi (MK) guna menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara gugatan warga Surabaya, Jawa Timur, terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan kepada Pemerintah Provinsi‎‎.

Tri Rismaharini mengaku tidak rela jika SMA/SMK dikelola Pemprov Jawa Timur. Tri Rismaharini khawatir, jika pengelolaan SMA/SMK dikelola Pemprov Jatim, biaya sekolah tidak akan gratis lagi. "Saya terus terang, yang pertama itu pendidikan. Itu education for all, orang miskin juga berhak untuk itu, karena Surabaya sudah gratis sekolah. Dan kenapa gratis, akan saya sampaikan di sidang," kata Tri Rismaharini saat tiba di Gedung MK, Jakan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya punya anggaran pendidikan SMA/SMK sebesar Rp600 miliar per tahun. Jumlah itu lebih tinggi dari anggaran pendidikan SMA/SMK Pemprov Jatim, senilai Rp400 miliar. Sebab itu, Risma tidak ingin Pemprov Jatim mengelola SMA/SMK.

"Dilihat dari anggaran saja, Surabaya lebih besar. Sekarang provinsi se-Jawa Timur hanya Rp400 miliar, bagaimana mungkin bisa gratis," pungkas Tri Rismaharini.

Sebelumnya, Risma merasa dirugikan dengan adanya ketentuan undang-undang baru tentang SMA/SMK dikelola Pemprov Jatim. Sebab, sekolah nantinya tidak akan gratis lagi, mengingat biaya anggaran dari Pemprov untuk pendidikan lebih kecil  dibanding biaya anggaran yang dimiliki Pemkot Surabaya.

"Kita punya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang tinggi kebanding Pemprov. Jadi kalau nanti dikelola pemprov, sekolah gak akan gratis lagi," kata Tri Rismaharini.

Pakar hukum Universitas Dr Soetomo (Unitomo), Bachrul Amiq, mengingatkan Tri Rismaharini agar berhati-hati soal niatan mempertahankan pengelolaan pendidikan SMA/SMK. Sebab, bila salah langkah bisa-bisa Risma dianggap melawan UU No.23/2014 tentang pemerintah daerah. "Sebaiknya Bu Risma melakukan uji materi di MK, jika ingin mengambil alih SMA/SMK," saran Bachrul Amiq, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan UU, pengelolaan pendidikan SMA dan SMK berada di ranah pemerintah provinsi. Saat berkampanye dalam Pilkada 2015, Risma menegaskan akan tetap mempertahankan pengelolaan SMA dan SMK di pemerintah kota. Selain Surabaya, Blitar juga menolak jika pengelolaan dipegang oleh Provnisi. Bahkan kabupaten Blitar sudah mengajukan gugatan ke Makamah Kontitusi. (MTN/RS)

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU