Pemerintah Dirikan Universitas Islam Internasional Indonesia
Presidenn Joko Widodo.

Jakarta, Seruu.com - Untuk meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia, pemerintah memandang perlu membangun pusat penelitian dan pengembangan, pemecahan masalah kemanusiaan, mozaik budaya dan peradaban serta inspirasi terciptanya tata dunia baru yang damai, ramah, demoktratis, dan berkeadilan.

Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada tanggal 29 Juni 2016 lalu.

Dikutip dari situs resmi Seskab, "UIII merupakan perguruan tinggi yang berstandar internasional dan menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam pengkajian keIslaman strategis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama," demikian tertulis pada Pasal 1 ayat (2) Perpres tersebut.

Dalam Perpres tersebut juga disebutkan bahwa UIII dikelola sebagai perguruan tinggi negeri, badan hukum dan pembinaannya dilakukan secara teknis akademis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

Dalam mewujudkan perguruan tinggi yang berstandar internasional dan dalam diplomasi luar negeri, difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. UIII mempunyai tugas utama menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu agama Islam.

Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam, UIII juga dapat menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pendanaan UIII bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Ketentuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UIII, diatur dengan peraturan menteri penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Agama dan peraturan menteri lain/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 Juni 2016 itu yang tertulis dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016.

[hs]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU