Presiden Jokowi: Jangan Lakukan Kriminalisasi Pada Eksekutif
Presiden Joko Widodo.

Jakarta, Seruu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk tidak lagi melakukan kriminalisasi terhadap eksekutif yang sedang menjalankan proses pembangunan.

"Kalau memang bener-bener salah ya tangkep, kalau memang mencuri ya penjarakan. Tetapi jangan kemudian kebijakan itu dikriminalisasi," jelas Seskab Pramono Anung mengutip perkataan Presiden kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/6) siang.

Presiden Jokowi, tambah Seskab, juga meminta kepada seluruh Kapolda dan Kajati untuk segera meneruskan kepada Kapolres dan Kajari. Ia juga menyinggung mengenai adanya dana sebesar Rp 246 triliun di daerah-daerah yang ditabung di bank daerah.

"Ini kan sangat merugikan, karena uangnya tidak bergerak. Kita sedang mencari tambahan untuk ABPN, fiskal kita, sementara ada uang yang begitu besar tidak dijalankan, karena apa, mereka takut menggunakan uang itu," ujarnya.

Presiden meminta jajaran Kepolisian dan Kejaksaan untuk membantu mendorong agar uang tersebut digunakan untuk membangun di daerah.
Sebelumnya, Jokowi saat memberi pengarahan kepada Kapolda dan Kajati dari seluruh Indonesia menegaskan bahwa Pemerintah sudah banyak melakukan terobosan-terobosan.

Terobosan seperti deregulasi ekonomi, sudah 12 yang dikeluarkan dan terobosan yang berkaitan dengan pengampunan pajak, juga sudah dikeluarkan. Presiden mengingatkan, segala jurus yang dikeluarkan bila tidak didukung dan di-support jajaran di daerah, baik Pemda, Kejati, Kejari, Polresta dan Polda tidak akan berjalan.

"Sekali lagi, semuanya harus segaris, semuanya harus seirama, sehingga orkestrasinya menjadi sebuah suara yang baik," tutur Presiden seraya mengungkapkan kembali 5 hal yang sudah disampaikan tahun lalu kepada Kapolda dan Kejati.

Pertama, ujar Presiden, kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan, jangan dipidanakan. Yang kedua, tindakan administasi pemerintahan juga sama. "Tolong dibedakan mana yang niat nyuri, mana yang niat nyolong, mana yang itu tindakan administrasi," ujar Presiden.

Aturan di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), tambah Presiden, sudah jelas, mana yang pengembalian mana yang tidak. Sedangkan yang ketiga, kerugian yang dinyatakan BPK itu masih diberi peluang 60 hari. "Ini juga harus diberikan catatan," tegasnya.

Selanjutnya yang keempat, kerugian negara itu harus konkret, tidak mengada-ada. Kelima, tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum kita melakukan penuntutan. "Ya kalau salah bener, kalau enggak salah?", kata Presiden Jokowi.

[hs]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU