Menkeu: Yang Paling Penting, Membangun Kepastian Arah Kebijakan
Menkeu, Sri Mulyani.
Ketidakpastian harus diturunkan sehingga para pelaku ekonomi bisa mulai melakukan perencanaan kegiatan ekonominya

Jakarta, Seruu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani belum bisa menjawab pertanyaan, 'apakah target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.786,2 triliun bisa dicapai?', mengingat dirinya baru 24 jam menduduki jabatan Menkeu.

"Sekarang yang paling baik adalah lihat, dikaji, di dalami, dipersiapkan, nanti kita akan tahu apakah  bisa dicapai, kalaupun bisa dicapai caranya bagaimana,” ujarnya kepada media usai mendampingi Presiden memberikan pengarahan kepada 700 petugas pajak, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7) siang tadi.

Yang paling penting, lanjut Menkeu, adalah ia ingin membangun kepastian di dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepastian untuk para pelaku usaha dan perekonomian dan kepastian mengenai arah kebijakan.

"Karena itu yang paling penting, supaya kemudian ekonomi bisa jalan kembali. Ketidakpastian harus diturunkan sehingga para pelaku ekonomi bisa mulai melakukan perencanaan kegiatan ekonominya," tutur Sri Mulyani.

Terkait target penerimaan dari implementasi Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Sri Mulyani mengatakan, dengan target yang dinilainya cukup ambisius, maka kesiapan dari DJP, seluruh jajaran petugas pajak, dan para pejabat di DJP untuk dapat menjalankan tugas ini menjadi sangat penting.

Untuk itu, tambahnya, yang pertama agar seluruh personel dan organisasi siap untuk melaksanakan, tidak hanya tax amnesty tapi mengamankan penerimaan negara secara umum. Itu berarti membutuhkan para personal yang paham mengenai peraturan, paham bagaimana menjelaskan dan mereka mempunyai jiwa untuk melayani.

"Jadi ini yang paling penting ini terus menerus melayani dan membangun kepercayaan terus menerus diulangi. Untuk itu mereka harus jujur, mereka tidak boleh punya konflik kepentingan, dan mereka harus berlaku secara profesional untuk mampu menumbuhkan kepercayaan itu," jelas Sri Mulyani.

Yang kedua, agar peraturan-peraturan pelaksanaan bisa segera diselesaikan dan dilengkapi sehingga bisa dijalankan dengan kesiapan dan dengan seluruh perangkat peraturannya. Jadi jangan sampai pihak Kemenkeu sudah menjelaskan tetapi ada peraturan yang belum selesai/belum disiapkan, sehingga menimbulkan keterdugaan.

"Karena waktunya sudah sedemikian sangat spesifik, di dalam undang-undang tax amnesty dimana dimulai tanggal 15 Juli sampai dengan akhir Spetember itu targetnya adalah 2% dan biasanya mereka melihat itu sebagai intensif yang paling besar, maka kita harus usaha agar yang periode antara sekarang sampai dengan September akhir ini betul-betul mampu untuk menciptakan trust tadi, kepercayaan dan juga kenyamanan, dan kemudian akhirnya bisa sukses dari sisi kita mampu untuk membangun suatu sistem pajak yang lebih baik," papar Menkeu.

Yang ketiga, pihaknya akan duduk bersama-sama lagi untuk betul-betul melihat apakah target tidak hanya tax amensty karena sekarang APBN lebih penting.

"Jadi tidak hanya tax amnesty tapi seluruh APBN itu harus kredibel. Oleh karena itu kita akan melihat lagi  dengan seluruh jajaran Pajak dan Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak untuk melihat apa-apa yang menjadi sisi, yang paling rawan dan yang paling mungkin harus diperhatikan. Sehingga kita bisa antisipasi perkembangan dari pengelolaan APBN tahun 2016," tambah Sri Mulyani.

Meski demikian, lanjut Menkeu, pada saat yang sama pihaknya harus juga menyiapkan APBN 2017. Untuk itu, pihaknya sedang berusaha untuk bagaimana membangun suatu kebijakan agar instrumen fiskal APBN itu bisa sesuai dengan yang diinginkan Presiden, yaitu  instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, bagaimana instrumen fiskal bisa mengurangi kesenjangan dan bagaimana instrumen fiskal bisa menjadi alat untuk menciptakan kesempatan kerja.

"Itu adalah 3 hal yang sedang akan kita terus lakukan. Tentu tidak hanya evaluasi tapi yang paling penting karena ini untuk tahun 2016 tinggal 5 bulan kita akan coba untuk bisa melaksanakan dengan baik dan mengkomunikasikan dengan baik," tutur Menkeu seraya menambahkan, yang paling penting, koordinasi dengan kementerian yang lain, Menko Perekonomian, dengan Gubernur BI, dengan Bappenas dan juga dengan sektor-sektor di BUMN.

[hs]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU