Ungkap Rp11 Triliun Dana Parkir Di LN, Jokowi Himbau Bawa Pulang
Presiden Jokowi memberikan sosialisasi Tax Amnesty di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8) siang. (Foto: Deny S)

Jakarta, Seruu.com - Mengutip data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada Rp11 ribu triliun uang milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri (LN). Namun, menurut data yang dimilikinya malah  lebih banyak lagi. Ia menghimbau dan mengajak para pemiliknya agar "membawa pulang" uang tersebut ke Indonesia.

Ia mengetahui uang WNI yang tersimpan di LN, sebagian karena transfer pricing, ada yang disimpan di perusahaan-perusahaan yang besar, ada juga di perusahaan yang retail juga. Presiden ingin, agar para pengusaha bisa men-declare uang-uang itu agar bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan negara.

"Saya ingin mengingatkan kita semuanya. Kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, kita mencari rejeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Di bawa ke sinipun juga tidak akan berkurang serupiah pun uang-uang itu," tegas Jokowi pada acara sosialisasi Amnesti Pajak di Jakarta International (JI) Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8) siang.

Pengaruh tekanan ekonomi global, tekanan ekonomi eksternal pada pertumbuhan ekonomi kita, semuanya ikut merasakan, ujar Jokowi seraya menjelaskan bahwa dunia usaha yang paling merasakan, tetapi rakyat juga ikut merasakan. Semua negara saat ini sama, berebut investasi, berebut arus uang masuk. Dengan segala kebijakan semuanya berebutan. Berebutan arus uang masuk, berebutan arus modal masuk, berebutan arus investasi masuk.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah membuat kebijakan terobosan lewat Paket Ekonomi I-XII, yang nantinya akan dilanjutkan. Tetapi yang terpenting sekarang ini adalah 2 hal, yakni arus uang masuk dan arus investasi masuk. Kita semua tahu bahwa negara kita uangnya banyak, ada yang disembunyikan di bawah bantal, di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Untuk itu, pemerintah melalui UU Pengampunan Pajak akan memberikan tax amnesty.

"Untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan payung hukum agar yang memiliki uang yakin bahwa nanti kalau sudah mendeklarasikan asetnya, kalau nanti sudah merepatriasi membawa uangnya masuk, itu sudah ada payung hukumnya yang pasti," katanya seraya menjelaskan bahwa uang yang dibawa kembali ke tanah air, kalau diinvestasikan di Indonesia, peluang return-nya lebih baik.

Selanjutnya Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pengampunan pajak ini bukan hanya untuk yang gede-gede, bukan hanya untuk konglomerat. "Yang belum punya NPWP silakan minta NPWP mumpung ada amnesti pajak. Yang UMKM, UKM silakan minta amnesti pajak hanya kena 0,5%. Setengah persen yang omsetnya di bawah Rp 4,8 miliar," terang dia.

Ia lalu menekankan bahwa ini adalah kesempatan, karena nantinya tahun 2018 akan ada keterbukaan informasi antarnegara, keterbukaan informasi internasional, sehingga siapapun yang menyimpan uangnya di manapun  semuanya akan dibuka. "Ini kita sudah tandatangan semuanya. Sehingga ini momentum, ini kesempatan. Payung hukumnya jelas," tambah Presiden.

Sosialisasi Undang-Undang Pajak (Tax Amnesty) di Jakarta itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) M. Yusuf. (hs)

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU