Tax Amnesty Untuk Kebaikan Bangsa, Jokowi Siapkan Dukungan Hukum
Presiden Jokowi dalam acara sosialisasi program tax amnesty di hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah (9/8).

Semarang, Seruu.com - Pada acara sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berlangsung di Rama Shinta Ballroom, Hotel Patra Jasa, Semarang, Jateng, Selasa (9/8) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan akan mengawasi sendiri pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Ia menegaskan bahwa Pemerintah menginginkan agar program tax amnesty tersebut berhasil. Untuk memastikan itu, ia sendiri bersama Menteri terkait turun langsung melakukan sosialisasi di sejumlah daerah, agar dapat menjelaskan langsung tentang Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kepada masyarakat.

"Pelaksanaan tax amnesty akan saya awasi sendiri. Saya sudah membentuk intelijen, BPKP, task force, saya bentuk satgasnya," tegas Jokowi seraya mengungkapkan bahwa hingga saat ini, uang yang masuk sudah mencapai Rp11,8 triliun.

Sementara wajib pajak (WP) yang mengikuti program ini sudah mencapai 1.810 orang. Namun menurut Jokowi, capaian ini masih sedikit. Sebagai awalan dan pemanasan, lanjutnya, jumlah ini tidak menjadi masalah.

Presiden Jokowi yakin, keberhasilan pelaksanaan program Tax Amnesty ini akan menguatkan nilai tukar rupiah, meningkatkan cadangan devisa, dan juga meningkatkan penerimaan negara.

"Kalau ini berhasil, penguatan nilai tukar rupiah pasti. Yang kedua, peningkatan cadangan devisa, sudah naik dari 103 miliar dollar AS menjadi 111 miliar dollar AS. Negara lain tergerus cadangan devisanya, karena ada penguatan dolar, kita sudah naik. Ini patut kita syukuri," ujarnya.

Ia berkeyakinan, kalau uang dari program tax amnesty sudah masuk ke perbankan, maka likuiditas perbankan akan naik. Dengan demikian, kredit yang disalurkan kepada masyarakat juga akan semakin mudah. Dalam jangka menengah dan panjang, program ini juga akan meningkatkan penerimaan negara.

Presiden Jokowi juga menjawab kekhawatiran para pengusaha mengenai jaminan yang diberikan negara dalam hal kerahasiaan dan apakah data yang sudah dilaporkan akan diungkit-ungkit lagi di masa mendatang. Banyak kalangan, ujarnya, juga khawatir progam ini hanya digunakan sebagai jebakan betmen.

"Data itu tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan dan penuntutan pidana. Ini Undang-Undang yang mengatakan, bukan saya. Yang kedua, tidak dapat diminta oleh siapapun. Yang ketiga, tidak diberikan juga kepada siapapun. Sudah clear. Yang membocorkan kena 5 tahun," tegas Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tujuan program ini adalah untuk kebaikan bangsa. Untuk itu, dirinya telah menyiapkan dukungan dari penegak hukum. Ia telah mengajak perwakilan beberapa lembaga untuk ikut membuat komitmen bersama, seperti PPATK, Kapolri dan Jaksa Agung.

Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat  terhadap komitmen Pemerintah terkait program ini. Pemerintah telah memperkuat payung hukum pelaksanaan program ini melalui Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak, bukan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri.

Menanggapi pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah akan bekerja all out, bekerja sungguh-sungguh untuk menjelaskan bahwa program tax amnesty itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara yang tengah menghadapi situasi ekonomi seperti saat ini.

"Kita ini hidup di Indonesia, makan di Indonesia, cari rezeki dengan kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh Pemerintah, bertempat tinggal di Indonesia. Pertanyaan saya, mengapa duitnya disimpan di luar negeri?" tanya Presiden Jokowi.

Ia mengajak agar semakin banyak pengusaha Indonesia yang mengikuti program tax amnesty dan tidak mengaitkannya dengan hal lain. Untuk mengikuti program ini, tambah Jokowi, Wajib Pajak (WP) hanya perlu melaporkan harta yang belum disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelumnya, dan membayar sejumlah uang tebusan.

Program ini bisa diikuti oleh semua masyarakat, termasuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan omset di bawah Rp4,8 miliar.
Presiden mengingatkan bahwa era keterbukaan informasi secara global akan diberlakukan tahun 2018.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan lebih baik memanfaatkan program tax amnesty ini, karena nantinya setiap orang harus menyampaikan hartanya. Ia menegaskan bahwa data wajib pajak yang menyimpan uangnya sudah ada di tangannya.

"Saya pastikan 100 persen, saya tahu nama, alamat, passport, semua data ada di kantong saya. Hanya tidak  pernah saya gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Akan saya gunakan untuk kebaikan bangsa," tegas Presiden Jokowi.

[hs]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU