Menkeu Tandatangani PMK Tata Cara Pengalihan Harta WP Ke NKRI
Presden Joko Widodo dalam sosialisasi Tax Amnesty.

Jakarta, Seruu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Penempatan Pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak pada 8 Agustus 2016 lalu.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam PMK ini tertulis, Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Harta itu meliputi, baik yang ada di dalam wilayah NKRI dan/atau di luar wilayah NKRI.

Bila harta yang diungkapkan berada di luar wilayah NKRI, WP dapat mengalihkan harta berupa dana ke dalam wilayah NKRI. "Pengalihan dana sebagaimana dimaksud harus dilakukan ke dalam Rekening Khusus (rekening WP yang khusus dibuka pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway oleh Menkeu) pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway yang sama," menurut Pasal 3 ayat 2 PMK ini.

Apabila harta berupa dana tersebut telah ditempatkan oleh WP ke dalam wilayah NKRI setelah tanggal 31 Desember 2015 dan sebelum Surat Keterangan diterbitkan, terhadap harta itu diberlakukan sebagai harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan wajib diinvestasikan dalam rangka pengampunan pajak, yang pengalihannya dibuktikan oleh otoritas yang berwenang.

"Investasi dilakukan paling singkat tiga tahun terhitung sejak dana dialihkan oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus melalui Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway dalam rangka Pengampunan Pajak," (Pasal 3 ayat 5 PMK ini).

Untuk menampung dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud, WP harus membuka Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway. Pembukaan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dilakukan setelah WP menerima Surat Keterangan (diterbitkan oleh Menkeu sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak), dan dilakukan sesuai peraturan dan/atau ketentuan otoritas terkait.

Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas pembukaan Rekening Khusus dan pengalihan dan WP ke Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway.

Selanjutnya dana yang telah dialihkan pada Rekening Khusus dapat diinvestasikan pada: a) investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; b) investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan pemerintah; c) investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya; d) investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI; e) investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan/lantakan; dan/atau f) bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Investasi sebagaimana dimaksud tidak dapat dialihkan ke luar negeri sebelum jangka waktu berakhir (3 tahun) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 5," (Pasal 6 ayat 3 PMK ini). Namun investasi sebagaimana dimaksud dapat dialihkan ke dalam wilayah NKRI melalui transaksi jual beli atau kegiatan komersial.

Dalam hal WP melakukan divestasi, penjualan, atau pengalihan kepemilikan, menurut PMK ini, terhadap nilai pokok investasi maupun keuntungan dari hasil investasi disetorkan ke Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway tempat WP melakukan investasi.

"Keuntungan dari hasil investasi tersebut dapat ditarik setiap triwulan pertama pada tahun berikutnya atau pada saat jangka waktu minimal investasi sejak dana ditempatkan pada Rekening Khusus telah berakhir," (Pasal 9 ayat 2 PMK ini).

Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembukaan dan pengalihan dana ke Rekening Khusus, serta posisi investasi WP  setiap bulan dan/atau setiap terjadi pengalihan dana WP antar Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway.

"Laporan pembukaan dan pengalihan dana ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dilaporkan paling lambat lima hari kerja pada bulan berikutnya," (Pasal 13 ayat 2 PMK ini).

Selanjutnya laporan yang disampaikan oleh Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dapat dijadikan sebagai bahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memonitor pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh WP selama jangka waktu investasi (3 tahun) sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 ayat 5.

hs]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU