Presiden Minta Inventarisasi Permen Yang Menghambat Perizinan
Seskab, Pramono Anung.

Jakarta, Seruu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8) telah memerintahkan Menko Perekonomian dan juga Menko Maritim untuk mengumpulkan seluruh formulir yang berkaitan dengan perizinan.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai Ratas, di Kantor Kepresidenan, "Kita ketahui bahwa formulir inilah sebenarnya menjadi awal keruwetan dari proses perizinan yang sebenarnya bisa dibuat simpel, itu menjadi panjang karena begitu kompleksnya perizinan,"

Menurut Seskab, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sambil bercanda memberikan contoh, karena Presiden dan Wakil Presiden berulang kali menjadi saksi nikah, dimana setelah dihitung untuk menjadi saksi, ternyata tanda tangannya lima kali.

"Setelah dipelajari formulirnya, itu memang sangat complicated. Harus dapat izin dari istri pertama, izin dari istri kedua, dst. Menunjukan ini sebenarnya bagian dari cerminan, apa ya, rezim perizinan yang terlalu rumit," jelas Pramono.

Untuk itu, lanjut Seskab, telah diperintahkan kepada Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Seskab untuk menginventarisasi seluruh formulir-formulir yang ada yang berkaitan dengan perizinan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memutuskan untuk menyetujui untuk dibentuknya task force atau gugus tugas investasi yang diusulkan oleh Kepala BKPM, yang mengawal PTSP pada tingkat pusat dan pada tingkat daerah.

Memang, lanjut Seskab, ada persoalan PTSP pada tingkat daerah itu dalam koordinasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sehingga harus ada pengaturan yang lebih rinci supaya BKPM, dalam hal ini bisa bertugas sampai dengan di lapangan.

Presiden juga telah memerintahkan kepada Seskab untuk setiap Permen (Peraturan Menteri), Surat Edaran Menteri, dan semuanya, harus dikoordinasikan terlebih dahulu. "Minimal harus mendapatkan izin dari rakor pada tingkat Menko," jelas Mas Pram.

Spiritnya adalah sama dengan ketika memangkas Perda-perda yang 3.000 lebih, dan sekarang ini Seskab diminta oleh Presiden Jokowi untuk menginventarisasi seluruh Permen-permen, Surat Edaran Menteri, yang intinya adalah menghambat.

Misalnya di Menteri Pertanian, Seskab mencontohkan, kemarin tidak bisa menurunkan harga daging karena ada pengaturan Surat Menteri Pertanian mengenai daging frozen, daging yang dibekukan. Kemudian juga ada pengaturan mengenai jeroan, yang semuanya ini menghambat.

"Tentunya semuanya ini, tanpa berprasangka apapun, intinya adalah menghambat pemerintah untuk menurunkan harga daging," kata Pramono seraya menyebutkan dengan demikian yang seperti-seperti inilah yang akan dipotong.

"Seskab akan menginventarisasi semua, akan melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Dan apabila sudah pada waktunya, Permen-permen yang seperti ini, Surat Edaran dan semuanya akan dihapuskan," pungkas Pramono.

[hs]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU