DJP Izinkan Peserta Tax Amnesty Bikin Surat Pernyataan Dulu
Tax Amnesty.

Jakarta, Seruu.com - Untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) yang akan menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak pada minggu terakhir periode I, pada 26 September 2016, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Ken Dwijugiasteadi telah menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-13/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan.

Peraturan ini menegaskan bahwa akhir periode pertama penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak adalah tanggal 30 September 2016 dimana Dirjen Pajak memberi penegasan sbb.:

a. WP dapat menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya dengan lengkap dan sesuai; dan,
b. WP tidak dapat menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya dengan lengkap, namun Surat Pernyataan itu tetap dapat diterima dengan melaksanakan prosedur penerimaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak itu.

Surat Pernyataan tersebut harus dilampiri: 1. Bukti pembayaran Uang Tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara; 2. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak, bagi WP yang memiliki Tunggakan Pajak; 3. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan; 4. Daftar rincian Harta Tambahan; dan 5. Daftar Utang Tambahan.

"Direktur Jenderal Pajak menerbitkan tanda terima Surat Pernyataan dalam hal hasil penelitian kelengkapan Surat Pernyataan beserta lampirannya memenuhi ketentuan," demikian tertulis pada Pasal 5 Peraturan Dirjen Pajak tersebut.

Langkah selanjutnya, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya tanda terima dimaksud.

Berikutnya, terhadap Surat Pernyataan yang telah diterbitkan Surat Keterangan, maka Direktur Jenderal Pajak harus meminta kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan kepada WP paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2016.

"Permintaan kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud harus dipenuhi seluruhnya oleh Wajib Pajak paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016," demikian diatur dalam Pasal 6 ayat (3) peraturan tersebut.

Bila WP tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud, maka Dirjen Pajak mengembalikan Surat Pernyataan beserta lampirannya dan menyampaikan Surat Keterangan Batal Demi Hukum kepada WP.

WP yang Surat Keterangannya batal demi hukum dapat menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya pada periode penyampaian Surat Pernyataan berikutnya.

[hs]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU